Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (), Fahd El Fouz alias , mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia menyebut uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU.
"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Ia mengaku awalnya menolak permintaan itu sebelum bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.
"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).
Sebelumnya, sejumlah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) mengembalikan uang kepada KPK karena diduga terkait dengan praktik politik uang dan aliran dana korupsi dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang.
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf telah menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum oleh KPK mengenai pengembalian uang tersebut.
"Saya ingin menegaskan bahwa kita mendukung penegakan hukum oleh KPK, kita mendukung KPK mengusut tuntas, ya, sebagaimana yang diisukan dan dilaporkan," ujar Saifullah Yusuf menjelang Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta, Rabu (21/10).
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan pihaknya terus mencermati laporan-laporan dari beberapa ketua cabang ke KPK dan beberapa pihak yang mengembalikan uang terkait isu Muktamar ke-35 NU.
Namun, dia memperingatkan bahwa jika laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya maka pihaknya tidak segan untuk membawa pihak yang melaporkan ke pengadilan.
"Jika nanti tidak terbukti, ya, apa yang dilaporkan itu, kami akan menyeret pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang melaporkan ke KPK itu, akan menyeret ke pengadilan," ujar Gus Ipul.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi, KPK mengumumkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon Agung Tbk, serta sejumlah pihak swasta dan politisi.
Delapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang diduga menjadi perantara pihak Summarecon.
Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.