JAKARTA — Pengusaha vape mengkhawatirkan dampak Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 terhadap keberlangsungan industri rokok elektrik. Keputusan yang mengharamkan penggunaan hingga perdagangan vape dinilai berpotensi memengaruhi daya beli konsumen dan aktivitas usaha.
Pengusaha vape sekaligus pemilik VapePackers, Rhomedal Aquino, mengatakan fatwa tersebut sedikit banyak akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk rokok elektrik. Dampaknya juga berpotensi merembet pada keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut.
“Fatwa yang menyatakan haram ya otomatis pasti berpengaruh. Untuk daya beli masyarakat, keyakinan masyarakat, dan lain sebagainya pasti sedikit banyak berpengaruh,” kata Rhomedal kepada Republika, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, dia menilai terlalu dini untuk memperkirakan dampak fatwa terhadap penjualan. Sebab, keputusan tersebut baru diumumkan dan belum terlihat perubahan perilaku konsumen. “Kita belum bisa merespons apa-apa, kita menjalani pekerjaan seperti biasanya saja. Terlalu dini untuk mengatakan sesuatu ketika sebenarnya terjadi bahkan belum 24 jam,” ujarnya.
Rhomedal juga mempertanyakan perbedaan perlakuan terhadap rokok konvensional dan rokok elektrik. Dia menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar pembedaan hukum kedua produk tersebut, mengingat keduanya sama-sama berkaitan dengan produk tembakau.
“Kenapa rokok itu makruh, lalu kenapa vape itu haram? Padahal kita secara undang-undang ada di hal yang sama, sama-sama turunan tembakau,” katanya.
Selain itu, Rhomedal menyoroti perlakuan terhadap produk turunan nikotin lainnya, seperti permen nikotin. Menurut dia, terdapat perbedaan perlakuan terhadap produk yang dipasarkan perusahaan tembakau dan produk sejenis yang dijual melalui apotek, terutama terkait pengenaan cukai.
Dia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan perihal perbedaan perlakuan tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha.
Dari sisi keberlangsungan bisnis, Rhomedal meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib industri vape. Dia menyebut sektor tersebut melibatkan sekitar 100 ribu hingga 150 ribu pekerja berdasarkan catatan asosiasi.
“Bayangin, kita ini industri legal. Ada ratusan ribu, di catatan asosiasi kita bahkan ada 100-150 ribu pekerja di industri ini, yang bekerja secara legal,” ujarnya.
Dia khawatir apabila muncul kebijakan pelarangan vape secara menyeluruh, dampaknya tidak hanya dirasakan pengusaha, tetapi juga pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari industri tersebut.
Karena itu, Rhomedal berharap pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi dan ketenagakerjaan sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut terhadap industri vape. “Kita memohon agar Istana, agar Presiden, bisa memberikan atensi lebih, supaya bisa lebih objektif, bukan subjektif terhadap industri kita,” katanya.
Rhomedal menambahkan, pelaku usaha saat ini masih menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa sembari mencermati perkembangan setelah penerbitan fatwa tersebut. Dia juga mengkhawatirkan adanya dorongan pelarangan vape secara menyeluruh yang dapat menambah ketidakpastian bagi industri.