Liputan6.com, Jakarta - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menanggapi yang dilakukan para jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah lembaga, termasuk Kejaksaan.
Febrie menyayangkan adanya tindakan tersebut. Sebab seharusnya Polri dan Kejaksaan saling bekerja sama dalam menyelesaikan segala persoalan.
"Kita sayangkan sekali, kalau seandainya memang kita saling bahu-membahu untuk ya membereskan negara ini menjadi agar lebih baik, tentu lebih baik," kata Febrie di sela persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Febrie turut menyinggung Polri sebagai rekan dalam penanganan perkara, tapi nyatanya turut melakukan penyadapan terhadap Kejaksaan.
"Tapi, ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata menyadap kita dari belakang, wah berat. Berat sekali itu begitu," ucapnya.
Ketika ditanya mengenai apakah dirinya termasuk dalam pihak yang disadap, Febrie Adriansyah mengaku tak tahu. Tapi ia menduga dirinya telah diikuti sejak 2024 dan menyinggung kasus yang menjeratnya.
"Saya tidak bisa jawab. Coba tanya ke sana saja. Ya. Tapi, begitu kencangnya kita sedang melakukan penindakan, masa tiba-tiba seperti ini?" kata Febrie.
"Kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu. Pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 ya kejadiannya," ucapnya menambahkan.
Kapolri Sebut Kejaksaan Ikut Disadap Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa penyadapan ilegal ternyata bukan hanya menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Kejaksaan disebut turut jadi sasaran penyadapan oleh para tersangka, termasuk eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, dan lembaga,” kata Suyudi dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.
Daftar sasaran tersebut, kata Suyudi, merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berlangsung.
“Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelas dia.
Adapun dalam perkara ini Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Selain eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri juga menahan eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.