Surabaya (ANTARA) - Makanan bukan sekadar pengenyang perut. Di dalamnya tersimpan persoalan pasokan, daya beli, gizi, dan keberlangsungan petani. Karena itu, ketahanan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan beras. Keberagaman, keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan sama pentingnya.
Persoalan itu mengemuka dalam Festival Pangan 2026 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), 14 November.
Kegiatan tersebut melibatkan warga dari 31 kecamatan melalui lomba diversifikasi olahan pangan, seminar bersama perguruan tinggi, dan pameran produk kelompok tani serta kelompok budi daya ikan.
Menariknya, peserta menghadirkan menu berbahan pangan lokal tanpa menjadikan beras sebagai bahan utama. Festival itu membawa pesan bahwa ketahanan pangan kota juga ditentukan kemampuan masyarakat memanfaatkan sumber pangan yang beragam.
Tapi, perubahan kebiasaan makan tidak cukup dibangun melalui perlombaan atau pameran. Diperlukan kebijakan berkelanjutan, keterlibatan produsen, dukungan teknologi, edukasi keluarga, serta jaminan bahan pangan alternatif mudah diperoleh dengan harga terjangkau.
Mengubah kebiasaan
Kebergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan diversifikasi pangan. Nasi telah lama menjadi bagian dari kebiasaan makan keluarga Indonesia. Sebagian masyarakat merasa belum makan jika belum menyantap nasi.
Kebiasaan itu tidak perlu dipertentangkan dengan pengenalan sumber pangan lain. Beras tetap merupakan komoditas strategis yang ketersediaan dan harganya harus dijaga. Namun, kebergantungan berlebihan pada satu sumber karbohidrat dapat membatasi pemanfaatan kekayaan pangan nusantara.
Data Badan Pangan Nasional berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan menunjukkan konsumsi beras nasional turun dari 94,4 kilogram per kapita per tahun pada 2021 menjadi 87,3 kilogram pada 2025. Meski turun, beras masih menjadi sumber karbohidrat utama masyarakat.
Indonesia memiliki pilihan lain, seperti singkong, ubi jalar, jagung, sagu, dan aneka umbi. Potensi itu memperkaya menu sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani dan pengolah lokal.
Diversifikasi telah memiliki landasan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal.
Festival Pangan dapat menjadi ruang edukasi untuk mengubah cara pandang masyarakat. Pangan alternatif semestinya bukan pengganti darurat ketika beras mahal atau sulit diperoleh, melainkan pilihan konsumsi sehari-hari. Agar diterima, bahan lokal perlu diolah menjadi menu praktis, sesuai selera, mudah diperoleh, dan terjangkau.
Kreativitas pengolahan juga harus memperhatikan gizi. Bahan lokal dapat dikembangkan menjadi makanan utama, bukan hanya kudapan. Perguruan tinggi, ahli gizi, pelaku kuliner, dan warga dapat mengembangkan resep lezat, aman, serta bergizi seimbang.
Diversifikasi tidak berhenti pada penggantian karbohidrat, tetapi juga memperhatikan kecukupan protein, sayuran, dan buah. Olahan ikan, misalnya, dapat menjadi cara mengenalkan sumber protein kepada anak-anak yang kurang menyukai ikan.
Karena itu, keberhasilan festival bukan semata-mata diukur dari jumlah menu yang dipamerkan. Yang lebih penting, apakah inovasi diterima keluarga dan menjadi kebiasaan konsumsi sehat.
Menjaga pasokan
Perubahan konsumsi membutuhkan ketersediaan pangan. Surabaya menghadapi tantangan perkotaan. Pertumbuhan permukiman dan pembangunan membatasi ruang produksi pertanian, sedangkan kebutuhan pangan terus berlangsung.
Ketahanan pangan kota tidak dapat hanya mengandalkan produksi sendiri. Pasokan dari daerah produsen, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga harus berjalan beriringan.
Pertanian perkotaan dapat mengoptimalkan ruang yang tersedia. Pertanian perkotaan tidak menggantikan pasokan dari luar kota, tetapi dapat menambah komoditas tertentu, membantu pengeluaran keluarga, dan mengenalkan proses produksi pangan.
Surabaya mengembangkan upaya itu melalui Surabaya Urban Farming Competition (SUFC) 2026. Program tersebut melibatkan 462 peserta dari 231 RW, atau sekitar 92,4 persen dari target 250 RW. Cabai rawit dan bawang merah menjadi komoditas utama.
Di kawasan Bekas Tanah Kas Desa Jambangan, DKPP Surabaya juga menanam 4.100 bibit cabai dalam 2.050 polibag. Pengembangan ini melibatkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menguji teknologi budi daya yang diharapkan membuat tanaman lebih tahan hama dan hasil panen tidak mudah membusuk.
Keterbatasan lahan bukan alasan mengabaikan produksi pangan. Pekarangan, pot, polibag, lahan fasilitas umum, dan tanah yang belum dimanfaatkan dapat menjadi ruang produktif. Keberlanjutannya memerlukan benih, pendampingan, pengetahuan budi daya, dan kepastian pasar.
Keterjangkauan harga juga menentukan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah Serentak menjadi instrumen Pemkot Surabaya menjaga daya beli.
Di Kelurahan Bangkingan, 11 November 2026, Minyakita dijual Rp15.500 per liter dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp58.000 per kemasan lima kilogram. Kegiatan itu turut melibatkan kelompok tani, peternak, koperasi, dan UMKM.
Pasar murah penting saat harga tertekan. Namun, program tersebut perlu dihubungkan dengan penguatan produksi lokal, perbaikan distribusi, dan akses pasar bagi petani serta UMKM.
Ketahanan pangan menuntut keseimbangan antara konsumen yang memperoleh bahan terjangkau dan produsen yang mendapatkan pasar serta imbal hasil layak.
Melampaui festival
Tantangan berikutnya ialah memastikan Festival Pangan tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Partisipasi warga dari 31 kecamatan merupakan modal sosial untuk membangun jaringan pangan lokal.
Kelompok tani, pembudi daya ikan, UMKM, perguruan tinggi, komunitas pertanian perkotaan, dan pelaku kuliner perlu dipertemukan dalam kerja sama yang saling menguntungkan.
Produk yang dipamerkan perlu didampingi agar mutu, kemasan, keamanan, dan pemasarannya meningkat. Kerja sama dapat diperluas ke kantin sekolah, fasilitas pelayanan publik, rumah makan, hotel, dan penyedia jasa boga.
Penggunaan bahan lokal dalam menu harian dapat menciptakan permintaan yang lebih stabil bagi petani dan pelaku usaha.
Kebijakan juga perlu memperhatikan kondisi setiap wilayah. DKPP Surabaya memiliki Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2025 yang menggambarkan indikator kerawanan pangan hingga tingkat kelurahan.
Pemetaan itu dapat menjadi dasar penentuan lokasi edukasi gizi, pasar murah, pendampingan pertanian perkotaan, dan intervensi pasokan. Kelurahan dengan tingkat kerentanan berbeda memerlukan pendekatan berbeda.
Evaluasi harus melampaui jumlah peserta, stan, atau menu. Pemerintah perlu mengukur keberlanjutan pemasaran produk lokal, perubahan konsumsi keluarga, jumlah kelompok warga yang terus berproduksi, serta kontribusi pertanian perkotaan bagi kebutuhan rumah tangga. Ukuran itu memastikan program berdampak nyata.
Surabaya juga perlu memperkuat kemitraan dengan daerah produsen di Jawa Timur. Dengan kebutuhan konsumsi besar dan ruang produksi terbatas, Surabaya membutuhkan pasokan yang saling menguntungkan dari daerah produsen. Ketahanan pangan perkotaan bertumpu pada kerja sama lintas wilayah.
Festival Pangan 2026 memperlihatkan kreativitas warga mengolah pangan lokal. Pekerjaan selanjutnya ialah menghubungkan kreativitas itu dengan produksi, distribusi, daya beli, dan pendidikan gizi.
Ketahanan pangan dapat tumbuh dari keluarga yang mengenal sumber pangan alternatif, warga yang konsisten menanam, petani yang memperoleh pasar, hingga UMKM yang mengembangkan produk lokal.
Kota tangguh bukan hanya kota yang memiliki pasokan saat panen melimpah, melainkan kota yang memastikan setiap keluarga dapat mengakses pangan beragam, bergizi, aman, dan terjangkau.
Keberhasilan festival bukan semarak panggung, melainkan perubahan setelah kegiatan usai. Dari meja makan keluarga, Surabaya dapat mulai merawat ketahanan pangan dan menyiapkan masa depan yang lebih mandiri.