Ekonomi

Forum COP31 Bahas Energi Surya untuk Gerakkan Ekonomi Desa dan Pulau

Forum COP31 Bahas Energi Surya untuk Gerakkan Ekonomi Desa dan Pulau
Jakarta, CNN Indonesia

Program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) membuka peluang bagi Indonesia memperluas akses listrik di desa dan pulau terpencil.

Peluang itu mengemuka dalam forum yang digelar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan Tenggara Strategics di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Selasa (10/11). Forum Inovasi Berkelanjutan itu berfokus pada pemakaian energi surya untuk kegiatan produktif di perdesaan.

Wakil Presiden Eksekutif Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero), Rahmat Nichol Fauzan, mengatakan lebih dari 10.000 desa masih perlu mendapat akses listrik. PLN akan memperluas jaringan di lokasi yang memungkinkan dan memasang PLTS berbaterai di desa yang sulit dijangkau.

"Dalam program terpisah, PLN berencana menggunakan teknologi yang sama untuk menggantikan pembangkit diesel yang mahal di 741 lokasi yang sudah berlistrik, sehingga dapat mengurangi subsidi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Pada sesi pertama, Kepala Pembiayaan Iklim Sektor Swasta Asian Development Bank (ADB), Mischa Lentz, mencontohkan cara listrik surya membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkapan.

Melalui program Sun2Sea, ADB dan Global Energy Alliance for People and Planet berencana memakai listrik dari PLTS untuk membuat es dan menyimpan ikan di komunitas pesisir.

Kajian kelayakan awal memperkirakan fasilitas itu dapat menaikkan margin bersih nelayan karena lebih sedikit ikan terbuang dan lebih banyak tangkapan terjual segar. Kebutuhan listrik dari usaha seperti perikanan juga membantu pengembang memperkirakan pendapatan proyek.

Menurut Lentz, nilai investasi tiap proyek desa sering terlalu kecil bagi pemberi pinjaman internasional. Ketidakpastian permintaan listrik dan keterbatasan kemampuan pengelola setempat turut menyulitkan pembiayaan.

Maka dari itu, dirinya mengusulkan pelibatan bank lokal dan penggabungan sejumlah proyek agar menarik bagi investor yang lebih besar. Lembaga multilateral, menurut dia, dapat membantu berbagi risiko melalui penjaminan dan pembiayaan campuran.

Pelibatan calon investor sejak tahap perencanaan dan penyiapan data dasar juga menjadi bagian penting untuk menilai kelayakan proyek.

Untuk proyek penggantian pembangkit diesel, Febri Ariyanto dari Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi (Rumah PATEN) mengatakan lembaganya bersama PLN tengah mengkaji apakah pendapatan kredit karbon dapat membantu menekan tarif listrik.

Pembagian tanggung jawab setelah PLTS beroperasi juga perlu ditetapkan sejak awal. Wakil Ketua AESI, Anggita Pradipta, mengusulkan skema solar as a service, dengan pengembang memasang dan merawat PLTS.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menyediakan lahan serta mengoordinasikan layanan bagi warga dan pelaku usaha, juga pemeliharaan pembangkit. Pengguna membayar sesuai pemakaian dengan tarif yang disepakati sejak awal.

Pada sesi kedua, pembahasan beralih ke pulau terpencil, tempat ongkos pengiriman bahan bakar membuat pembangkitan listrik dari diesel lebih mahal.

Kepala Eksekutif Renewable Energy Council Asia Pacific, John Grimes, mengatakan kapasitas PLTS dan baterai perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha setempat agar biaya listrik dapat ditanggung dalam jangka panjang.

Grimes mengusulkan penilaian singkat di setiap desa untuk memperkirakan kebutuhan listrik dan kemampuan pengguna membayar, serta menentukan pihak yang akan merawat sistem.

Kajian AESI memperlihatkan alasan kebutuhan tiap desa perlu dipetakan. Menurut Wakil Ketua AESI Bidang Riset dan Teknologi, I Made Aditya Suryawidya, biaya pembangkitan dari PLTS di desa perikanan diperkirakan sekitar 29 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh).

Di desa yang hanya mengandalkan permintaan rumah tangga, biaya itu mencapai 41 sen dolar AS per kWh. Pembuatan es dan penyimpanan ikan menambah permintaan listrik yang relatif stabil.

Untuk menguji pendekatan tersebut, AESI menyiapkan proyek percontohan PLTS bersama koperasi di Desa Kutamanah, kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Proyek itu akan membantu menilai bagaimana kebutuhan listrik usaha perikanan dapat menjadi dasar penentuan kapasitas dan pengelolaan PLTS di tingkat desa.

Ketersediaan lahan turut menentukan rancangan PLTS di pulau kecil, di samping kebutuhan listrik. Abdallah Alshamali dari Global Solar Council mencontohkan koperasi petani perempuan di India yang memiliki PLTS di atas lahan pertanian.

Koperasi itu memakai listrik yang dihasilkan untuk kebutuhan desa dan menjual kelebihannya ke perusahaan listrik negara bagian.

Menurut Hirotaka Koike dari Earth Sherpa, pemakaian lahan untuk pertanian sekaligus pembangkitan listrik dapat diterapkan di pulau dengan lahan terbatas. Petani perlu dilibatkan dalam perancangan proyek agar kegiatan budi daya tetap berjalan.

Ketua Greening the Islands Foundation, Gianni Chianetta, mengusulkan proyek percontohan di satu pulau untuk menguji penerapan aturan dan cara melibatkan warga sebelum proyek serupa dikembangkan di pulau lain.

Pembahasan dalam forum tersebut menunjukkan bahwa pengembangan PLTS di desa dan pulau terpencil perlu disesuaikan dengan kebutuhan listrik rumah tangga serta kegiatan usaha masyarakat. Perencanaan kapasitas pembangkit, pembiayaan, dan pemeliharaan juga perlu disiapkan sejak awal agar pasokan listrik dapat mendukung kegiatan ekonomi dalam jangka panjang.

(rir)