Ekonomi

Gandeng Norwegia, PLN Percepat Pembangunan PLTS

Gandeng Norwegia, PLN Percepat Pembangunan PLTS

Liputan6.com, Jakarta - PT (Persero) menggandeng untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya () di Indonesia melalui skema internasional. Kerja sama ini menargetkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO2 sekaligus membuka akses pendanaan bagi proyek-proyek energi bersih di Tanah Air.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, pembiayaan karbon internasional dapat mempercepat realisasi investasi energi terbarukan di Indonesia. Mekanisme ini juga menjadi instrumen penting untuk menghubungkan target penurunan emisi dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan hijau.

“Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76% berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya,” ujar Suroso kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Suroso menambahkan, sejak perhelatan COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar US$ 2,94 miliar dari berbagai mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, PLN juga mencatat potensi tambahan pembiayaan proyek energi sebesar US$ 300 juta yang hampir mencapai tahap penutupan finansial (financial close).

Dukungan Norwegia dan Tata Kelola Karbon

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland menyatakan, program kolaborasi ini merupakan salah satu kerja sama perdagangan karbon terbesar di dunia.

“Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” ungkap Sigrun.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan, pemerintah memastikan seluruh mekanisme perdagangan karbon berjalan dengan tata kelola yang ketat, terukur, dan akuntabel.

“Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Jumhur.

Skema Insentif PLTS dan Pencegahan Penghitungan Ganda

Dalam pelaksanaannya, kerja sama ini menggunakan skema Generation-Based Incentive (GBI), yakni pendanaan karbon yang diberikan berdasarkan capaian pengurangan emisi dari proyek energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik. Pada tahap awal, program difokuskan pada pembangunan PLTS, termasuk proyek yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).

Untuk menjaga kredibilitas pasar karbon dalam kerangka Article 6.2 Paris Agreement, pemerintah juga telah menyiapkan sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi yang terintegrasi guna mencegah terjadinya penghitungan ganda (double counting) atas setiap klaim pengurangan emisi.