Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong optimalisasi produktivitas sawit nasional melalui praktik budidaya berkelanjutan dan penguatan kemitraan untuk menghadapi transisi energi sekaligus menjaga pasokan bahan baku biodiesel serta daya saing industri sawit nasional.
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI R. Aziz Hidayat mengatakan penguatan praktik budidaya pertanian baik atau Good Agricultural Practices (GAP) dan kemitraan penting dilakukan demi meningkatkan produktivitas sawit berkelanjutan, guna memasok bahan baku biodiesel B50.
“Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50,” kata Azis dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (18/11)
Penguatan praktik budidaya pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP) dan kemitraan dinilai penting karena menjadi bagian bagi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
Langkah tersebut dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk memenuhi pasar domestik, termasuk implementasi mandatori biodiesel B50.
Menurut Aziz kinerja produksi sawit nasional menunjukkan peningkatan. Produksi yang tahun lalu mencapai 48,16 juta ton diperkirakan meningkat menjadi 51,66 juta ton pada tahun ini.
Hingga Juli, produksi juga naik dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor sawit mencapai 23,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,9 miliar dolar AS.
“Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu 23,2 miliar dolar AS. Tahun lalu, Juli sekitar 20,9 miliar dolar AS. Devisanya Rp403 triliun. Mudah-mudahan bisa memecahkan rekor saat COVID-19 dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun,” ujar Aziz.
Meski demikian, dia mengingatkan peningkatan produksi belum sepenuhnya menjawab persoalan produktivitas. Menurutnya, produktivitas kebun masih menghadapi tantangan, bahkan cenderung stagnan di sejumlah wilayah.
Aziz menilai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu mendapat perhatian lebih besar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperbaiki kondisi tanaman pekebun sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit.
Dia menyebutkan realisasi PSR mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun hingga November 2026. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dokumen kepemilikan lahan dan kebun yang berada di kawasan hutan.
“Tantangan program PSR ada masalah STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), SHM (Sertifikat Hak Milik), masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum,” tuturnya.
GAPKI, lanjut Aziz, turut mendorong pelaksanaan PSR melalui jalur kemitraan. Skema tersebut telah dijalankan sejak 2022, termasuk bagi pekebun yang sebelumnya tergabung dalam pola plasma dan kemudian melanjutkan kemitraan dengan perusahaan.
“Perlu kesabaran dan waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat mitra perusahaan. Rata-rata mereka dulu eks plasma. Sekarang sudah tidak ada lagi pola inti-plasma seperti sebelumnya,” katanya.
Dia menambahkan, pendampingan dan pemenuhan dokumen PSR juga dapat membantu pekebun memenuhi persyaratan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Kalau ini terpenuhi, menuju ISPO gampang sekali karena persyaratannya sama,” beber Aziz.
Menurutnya, ISPO tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta daya saing produk sawit.
Karena itu, percepatan sertifikasi perlu disertai penyelesaian persoalan legalitas lahan dan perbaikan pelayanan perizinan.
Aziz mengusulkan percepatan penerbitan STDB secara gratis, sertifikasi lahan, serta penyelesaian kebun sawit yang berada di kawasan hutan secara bijaksana.
Dia juga mendorong sistem perizinan elektronik yang transparan, akuntabel, dan memiliki kejelasan persyaratan, waktu, serta biaya.