Fraksi di DPR belum mengambil sikap soal wacana hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad mengatakan, hingga Selasa (10/11) pagi, belum ada anggota dari fraksinya di DPR yang ikut menandatangani usul penggunaan HMP.
"Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Umdang MD3," ujar Kamrusaamad di kompleks parlemen, Selasa (10/11).
Dia mengatakan Fraksi Gerindra masih akan menggelar rapat internal di hari yang sama untuk mengkaji usulan penggunaan HMP. Namun, Kamrussamad memastikan dinamika politik tersebut merupakan isu yang harus direspons serius.
"Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku," katanya.
Kamrussamad mengingatkan agar dinamika politik terkait ijazah Wapres tak boleh mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, dia berharap agar polemik tersebut tidak berkepanjangan.
"Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita," katanya.
Puluhan anggota DPR RI sebelumnya diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Gibran.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Dia juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen itu, nama Mardani ada di urutan pertama
Mardani menyebut jumlahnya terus bertambah hingga mencapai lebih dari 50 anggota. Bahkan, usulan telah disampaikan langsung ke pimpinan DPR.
"Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi" kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/11).
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi pihaknya telah menerima usulan tersebut. Puan bilang pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan dimaksud sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.
Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.
Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.