JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar memperluas penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden. Menurutnya, penyadapan terhadap Presiden merupakan abuse of power alias penyalahgunaan kewenangan atau insubordinasi di lingkungan pemerintahan.
"Kami tentu sangat menyesalkan kejadian ini," ucap Kamrussamad saat ditemui di Jakarta, Ahad (8/11/2026).
Perluasan penyidikan, lanjut dia, dapat dilakukan terhadap mantan kapolri LSP, yang telah menjadi tersangka dalam kasus itu, khususnya pada periode sepanjang LSP menjabat selama 6 tahun lamanya sebagai orang nomor satu di Polri. Menurutnya, dapat diselidiki apakah ada keterlibatan pihak asing karena menyangkut kedaulatan nasional, oligarki yang mensponsori kegiatan tersebut, atau kekuatan politik tertentu yang terlibat, dalam dugaan tindakan penyadapan.
Apabila diperlukan, ia pun merasa pemerintah dapat pula mempertimbangkan untuk melibatkan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (Bais TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, menurutnya, kasus dimaksud sudah menyangkut keamanan negara dan keberlangsungan pemerintahan yang sah.
Di parlemen, Kamrussamad menuturkan, bisa juga dipertimbangkan agar dibentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami hal itu serta menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.