Partai Gerindra akan menggelar rapat internal membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buntut putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Gerindra menjamin tak akan menghalangi hak-hak anggota DPR lainnya.
"Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung. Dan juga fraksi Partai Gerindra senantiasa terbuka menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat," kata Jubir Gerindra Kamrussamad di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kamrussamad mengatakan Gerindra memahami perkembangan wacana dalam polemik ijazah Gibran. Dia memastikan polemik tersebut penting untuk disikapi secara serius.
"Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku," ucap dia.
Dia juga menegaskan pihaknya akan menghormati setiap fraksi di DPR. Dia menyebut Gerindra tak akan menghalangi partai lain yang hendak memakai hak menyatakan pendapat atau hak angket.
"Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu. Kita akan cermati dinamika di dalam sidang paripurna pagi hari ini," tutur dia.
Kamrussamad menegaskan Gerindra berpihak pada konstitusi. Dia mengatakan kader Gerindra di DPR belum mendapat perintah khusus terkait Gibran.
"Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal," lanjut dia.