JAKARTA -- PDIP mengkritik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang disebut masih akan memberi perlawanan soal kasus ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus merasa heran dengan upaya hukum ke PTUN itu dan menganggap rencana itu salah alamat.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy pada Selasa (10/11/2026).
Deddy menyebut beberapa waktu lalu masalah suket sudah disidangkan di PTUN. Tetapi pada saat itu perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya.
"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," ujar Deddy.
Deddy menduga rencana Gibran ke PTUN hanyalah upaya mengulur waktu. Sebab, selama ini kesempatan klarifikasi justru tak digunakan.
"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," ujar Deddy.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo mengonfirmasi Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa pagi. Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di PTUN.
"Dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," kata Prasetyo.
Pengajuan pengunduran diri itu dilakukan karena Gibran menghadapi dinamika yang berkembang di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait isu surat keterangan ijazahnya.
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.
Selanjutnya, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) terkait Gibran Rakabuming Raka.