JAKARTA -- Sejumlah partai politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan menyerahkan penentuan calon wakil presiden (wapres) kepada presiden. Di tengah sikap tersebut, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mulai mengemuka sebagai salah satu figur yang dinilai layak mengisi posisi tersebut.
Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi mengatakan, partainya menghormati kewenangan konstitusional presiden dalam menentukan calon wakil presiden. Golkar, yang pada Pilpres 2024 mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, tidak mengajukan nama pengganti.
“Golkar menghormati mandat konstitusional presiden untuk menentukan wakil presidennya. Golkar akan mendukung sepenuhnya pilihan presiden,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (22/11/2026).
Yuddy mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga tidak berkehendak maju sebagai cawapres maupun mengajukan kader partai. Menurut dia, Bahlil akan tetap fokus menjalankan tugasnya di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut Yuddy, dari sejumlah nama yang berkembang, figur dari Partai Gerindra dinilai memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo. Dia menilai Dasco menjadi salah satu nama yang memenuhi kriteria wakil presiden, terutama dari sisi komunikasi politik dan koordinasi dengan kekuatan di parlemen.
“Dari beberapa nama kader Partai Gerindra yang populer, nama Sufmi Dasco Ahmad secara objektif paling unggul mendapat dukungan luas atas rekam jejaknya yang terbukti mampu meringankan tugas-tugas eksekutif presiden sepanjang berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Yuddy.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2014–2016 itu menjelaskan, wakil presiden ideal setidaknya memiliki sejumlah kriteria. Di antaranya, telah lama mendapat kepercayaan presiden, memiliki keselarasan visi, mampu berkomunikasi dengan parlemen dan kekuatan politik, memahami persoalan ekonomi serta anggaran, dan mampu menyerap aspirasi masyarakat.
Yuddy menegaskan, kriteria tersebut sebelumnya disampaikan tanpa merujuk pada figur tertentu. Namun, setelah sejumlah nama dari Gerindra berkembang dalam pembahasan publik, dia menilai Dasco sesuai dengan kriteria tersebut.
Dinamika serupa terlihat dari pernyataan sejumlah partai politik lainnya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut hampir seluruh ketua umum partai tidak mengajukan kader masing-masing untuk posisi tersebut.
Dukungan terhadap Dasco juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa. Dia menilai Dasco memiliki kemampuan berkomunikasi, berkonsolidasi, dan menyatukan berbagai kekuatan politik.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan partainya akan mendukung apabila nama Dasco tercantum dalam surat presiden. Sejumlah anggota DPD RI juga menyampaikan dukungan secara pribadi, disertai beberapa kelompok masyarakat.
Menanggapi berbagai dukungan yang berkembang, Dasco meminta semua pihak menghormati hak konstitusional Presiden Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden. Presiden dijadwalkan mengusulkan nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 25 November 2026.