Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat kerja sama dengan mitra Jepang untuk memperluas penempatan tenaga kerja asal Jawa Timur di negara tersebut.
"Kerja sama ini akan didukung melalui pemanfaatan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) serta skema rekrutmen yang disesuaikan dengan kebutuhan industri," kata Khofifah saat menerima audiensi Indonesia-Japan Business Network (IJBNet) bersama sejumlah mitra Jepang di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Jumat.
Khofifah menyambut baik penjajakan kerja sama penempatan tenaga kerja terampil melalui Program SMK Go Global yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat memperluas akses generasi muda Jawa Timur untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan keluarga.
Salah satu skema yang ditawarkan yakni pelaksanaan wawancara sebelum pelatihan. Dengan mekanisme tersebut, calon pekerja yang lolos seleksi dapat mengikuti pelatihan bahasa dan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan di Jepang.
Skema itu dinilai lebih efektif karena calon pekerja telah memiliki kepastian setelah melewati wawancara awal, sehingga waktu dan biaya pelatihan dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Kita punya BLK yang sudah siap. Kalau prosesnya diawali dengan wawancara seperti ini, maka akan sangat bagus dan memberikan kepastian bagi anak-anak kita di Jawa Timur," ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemprov Jatim menawarkan pemanfaatan jaringan BLK di bawah Dinas Tenaga Kerja serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Dinas Pendidikan.
Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai bidang yang dibutuhkan, seperti otomotif dan caregiver atau perawat lansia.
"UPT khusus untuk otomotif misalnya. Atau UPT ini khusus caregiver dan tidak dicampur. Tapi mungkin ada yang lain-lain bisa bergabung," terangnya.
Khofifah juga membuka peluang penempatan tenaga kerja bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi, tidak hanya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Selain fasilitas pelatihan, Pemprov Jatim menjajaki dukungan pembiayaan melalui Bank Jatim dengan bunga tiga persen dan plafon hingga 50 persen. Tersedia pula skema tanpa biaya bagi peserta apabila pembiayaan ditanggung pemberi kerja di Jepang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan Jatim memiliki 2.163 satuan pendidikan SMK negeri dan swasta dengan beragam konsentrasi keahlian.
"Dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Timur kami nilai jauh lebih siap dan mampu bergerak lebih cepat dalam menyiapkan tenaga kerja terampil karena ditopang oleh ekosistem pendidikan vokasi yang sangat kuat dan merata," katanya.
Gubernur Jatim perkuat kerja sama penempatan pekerja Jatim di Jepang