Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dasbor Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE) dioptimalkan sebagai instrumen analisis berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana.
"Implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada penyerahan sistem secara seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta pemanfaatan sistem secara konsisten," kata Gubernur Koster di Denpasar, Rabu.
Kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard tersebut merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemprov Bali pada 6 Oktober 2026 agar aparatur daerah mampu menguasai operasional sistem dalam pelaksanaan tugas.
Menurut Koster, kesiapsiagaan menghadapi bencana di destinasi pariwisata dunia seperti Bali tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan tanggap darurat, tetapi juga harus didukung ketahanan fiskal yang kuat.
Hal itu penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai dalam menangani dampak bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan aktivitas perekonomian masyarakat.
Melalui pemanfaatan dasbor ARISE, ia mengatakan perangkat daerah diharapkan mampu memetakan serta mengukur potensi beban fiskal akibat bencana secara proaktif sebelum bencana terjadi untuk diintegrasikan ke dalam APBD.
“Penguatan ketahanan fiskal melalui pemanfaatan ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023," ujar Gubernur Koster.
Langkah itu juga mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali berbasis kearifan lokal Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi untuk melindungi masyarakat Bali maupun wisatawan.
Untuk memastikan optimalisasi sistem, ia menginstruksikan jajaran Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan BPBD l Bali mengikuti seluruh rangkaian pelatihan mulai dari praktik langsung (hands-on) hingga simulasi kelompok secara serius.
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Adriyanto kemudian mengapresiasi Pemprov Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE.
"Langkah tersebut merupakan terobosan strategis dalam mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, khususnya dalam memperkuat kesiapan keuangan daerah menghadapi potensi dampak bencana," kata Adriyanto.
Menurut dia, implementasi ARISE di Bali memiliki arti penting untuk menjadi model pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia yang rentan terhadap gangguan ekonomi akibat bencana.
"ARISE dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Keuangan RI, ITB, dan UNDRR (United Nation Office for Disaster Risk Reduction) sebagai instrumen untuk mendukung analisis risiko fiskal akibat bencana," kata Adriyanto.
Ia menambahkan sinergi BPBD dalam penyediaan data kebencanaan serta BPKAD dan Bappeda dalam pengalokasian anggaran menjadi kunci agar analisis ARISE efektif diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang adaptif.