Nasional

Hadapi Risiko Iklim dan Serangan Siber, OJK Dorong Kerja Sama Asuransi ASEAN

Hadapi Risiko Iklim dan Serangan Siber, OJK Dorong Kerja Sama Asuransi ASEAN

BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan ancaman keamanan siber menjadi tantangan yang perlu diantisipasi industri asuransi di kawasan ASEAN. Penguatan kerja sama antarnegara penting dilakukan untuk menjaga ketahanan industri sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, tekanan geopolitik, ketegangan perdagangan, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi mengubah cara perekonomian serta sistem keuangan beroperasi. 

Meski menghadapi berbagai tantangan, kawasan ASEAN dan Asia Pasifik dinilai masih memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Friderica mengutip proyeksi Bank Pembangunan Asia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara mencapai 4,7 persen pada 2026 dan 4,9 persen pada 2027.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Asia dan Pasifik tumbuh 4,8 persen pada 2026. Bank Dunia memperkirakan kawasan Asia Timur dan Pasifik tumbuh 4,5 persen pada tahun yang sama.

“Untuk sektor asuransi, perkembangan ini membawa peluang sekaligus tantangan. Transformasi digital, termasuk kecerdasan buatan, dapat membantu meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan asuransi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Friderica saat membuka 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) di Bali, Rabu (18/11/2026).

Namun, dia mengingatkan, pemanfaatan teknologi juga memunculkan risiko baru, seperti ancaman keamanan siber, risiko terkait perubahan iklim, serta tantangan dalam perlindungan konsumen. Karena itu, penguatan ketahanan ekosistem asuransi ASEAN menjadi semakin penting. Menurut Friderica, risiko tidak mengenal batas negara sehingga kerja sama antarregulator dan pelaku industri juga perlu diperkuat lintas negara.

Dalam pertemuan regulator asuransi ASEAN, sejumlah isu dibahas, antara lain keuangan berkelanjutan, taksonomi ASEAN, penjaminan polis, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengawasan asuransi, serta kerja sama asuransi lintas negara.

Pertemuan tersebut juga membahas pembiayaan risiko bencana, pengawasan asuransi, dan penguatan kerja sama regional. Sementara itu, dalam pertemuan Dewan Asuransi ASEAN, pelaku industri membahas perkembangan asuransi jiwa dan umum, reasuransi, takaful, asuransi kesehatan, serta edukasi asuransi.

Friderica mengatakan, berbagai pembahasan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni membangun ekosistem asuransi ASEAN yang lebih kuat, inklusif, dan tangguh menghadapi risiko.

Dalam sambutannya, Friderica juga menyinggung persiapan Indonesia untuk menerapkan program penjaminan polis. Program tersebut diwajibkan oleh undang-undang untuk mulai diterapkan paling lambat pada 2028.

Dia mengatakan, sejumlah negara ASEAN telah memiliki pengalaman dalam penerapan program penjaminan polis. Indonesia berharap dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara tersebut untuk memperkuat perlindungan pemegang polis.

“Kami berharap dapat saling belajar dan berbagi pengalaman praktis untuk memperkuat perlindungan pemegang polis dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Menurut Friderica, kerja sama regional diperlukan untuk membangun industri asuransi yang lebih kuat, inklusif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan mendatang.

Indonesia menjadi tuan rumah AIRM dan ASEAN Insurance Council Meeting (AIC) di Indonesia. Friderica menyebut Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah pertemuan tersebut 10 tahun lalu di Yogyakarta. Pertemuan ke-29 AIRM dan ke-52 AIC di Bali dihadiri regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, serta lembaga mitra dari negara-negara ASEAN.