REPUBLIKA.CO.ID, BIMA, – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bima, Nusa Tenggara Barat, menjatuhkan putusan lepas terhadap aktivis perempuan Uswatun Hasanah alias Badai NTB dalam perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu, dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan demi kepentingan umum.
Dalam amar putusannya di Ruang Kartika PN Bima, majelis hakim yang diketuai Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana menyatakan Uswatun terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Meski demikian, hakim menilai terdapat dasar peniadaan pidana atas perbuatan tersebut.
Hakim menyatakan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan utamanya adalah karena perbuatan Uswatun dilakukan untuk kepentingan umum, terutama berkaitan dengan persoalan peredaran narkoba yang menjadi perhatian serius masyarakat di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.
Pertimbangan hukum ini merujuk pada ketentuan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Menyatakan terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tetapi terdapat dasar peniadaan pidana," kata hakim saat membacakan amar putusan.
Majelis hakim selanjutnya memulihkan hak-hak Uswatun dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum sebelumnya mendakwa Uswatun melanggar Pasal 433 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencemaran tertulis.
Namun, majelis hakim menilai penuntut umum belum mempertimbangkan secara memadai aspek kepentingan umum dalam tuntutannya. Penilaian jaksa disebut lebih berfokus pada fakta perbuatan tanpa menguraikan kepentingan publik yang melatarbelakanginya.
Hakim menegaskan bahwa kepentingan umum menjadi pertimbangan krusial dalam menilai perbuatan terdakwa. Hal ini mengingat persoalan peredaran narkoba di wilayah Bima dan Dompu merupakan masalah yang sangat menjadi perhatian masyarakat.
Dalam persidangan, salah satu alat bukti yang diajukan berupa tiga lembar tangkapan layar unggahan akun Facebook Badai NTB. Unggahan tersebut memuat gambar pamflet, keterangan, serta komentar yang menjadi bagian dari perkara pencemaran tertulis tersebut.
Selama proses persidangan, Uswatun tidak pernah menjalani penahanan. Ia mengikuti seluruh proses hukum dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Putusan lepas ini secara tegas membedakan penilaian antara terbuktinya perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana, di mana terdapat alasan hukum yang meniadakan pidana karena dilakukan untuk kepentingan umum.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.