Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Rio menilai langkah pengunduran diri jauh lebih terhormat dibanding pemakzulan.
"Lebih baik Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini jauh lebih terhormat dan bermartabat daripada dimakzulkan yang akan menguras energi bangsa ini," ujar Rio di sela Agenda Konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura dengan DPD, DPC, dan anggota Dewan Se-Provinsi Papua Selatan di Merauke, Selasa (10/11/2026).
Rio memandang, jika Gibran melepas jabatannya, masyarakat akan mengapresiasi. Langkah mundur sukarela dinilai sebagai sikap kesatria sebagai politisi muda yang lebih mementingkan keutuhan rakyat daripada syahwat mempertahankan kekuasaan.
"Jika Mas Gibran memilih mundur secara ksatria demi menyelamatkan jalannya roda pemerintahan dan mendinginkan suhu politik nasional, sejarah akan mencatatnya sebagai seorang negarawan sejati. Ini akan membuktikan bahwa generasi muda berani bertanggung jawab, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan rela berkorban demi masa depan republik," tuturnya.
Sebaliknya, lanjut Rio, jika dipaksakan bertahan dan berujung pada perdebatan sengit Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, situasi politik nasional dikhawatirkan akan terbelah dalam polarisasi yang tidak produktif.
"Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global yang berat. Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas untuk bekerja menyejahterakan rakyat. Jangan sampai energi bangsa ini habis berbulan-bulan hanya untuk memperdebatkan polemik yang penyelesaian hukumnya sudah terang benderang," tegasnya.
Desakan pengunduran diri ini menguat menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada Jumat (30/10) lalu.
Majelis kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Yulius membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon, Subhan Palal. Melalui vonis tersebut, MA secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah SMA luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Vonis kasasi MA tersebut memperkuat fakta persidangan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terdahulu.
Majelis hakim konstitusi menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan setara SMA di Indonesia, melainkan hanya melampirkan dokumen Certificate of Attendance dari Singapura yang dinilai bukan merupakan bukti kelulusan atau surat tanda tamat belajar yang sah.