SEMARANG -- Ketua Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI), Mulyono, mengatakan, kenaikan upah minimum setiap tahun, khususnya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), sudah tak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidup pekerja yang telah berkeluarga. Dia mengungkapkan, selama ini formula penghitungan kenaikan upah minimum hanya berpatokan pada pemenuhan kebutuhan buruh lajang.
Menjelang pembahasan dan penepatan upah minimum tahun 2027, Mulyono menyerukan adanya penyesuaian formula penentuan upah. “Di sini kami menyuarakan yang selama ini KHL (kebutuhan hidup layak) dihitung hanya untuk satu orang single atau lajang, kami meminta agar formulasi itu segera ada penyesuaian,” ujarnya saat menyerahkan hasil kajian FSBI kepada perwakilan Pemprov Jateng terkait besaran upah minimum yang memenuhi KHL untuk pekerja berkeluarga, Rabu (11/11/2026).
Menurut Mulyono, saat ini kehidupan buruh, khususnya mereka yang sudah berkeluarga, semakin tertekan akibat melonjaknya biaya hidup. Terlebih bagi kelompok buruh di Jateng yang upahnya termasuk dalam barisan paling rendah se-Indonesia. UMP Jateng 2026 adalah Rp2,3 juta.
“Kalau tidak ada perubahan formulasi yang baru, tentu Jawa Tengah akan selalu tertinggal, karena hanya berpikir pada upah yang kenaikannya hanya untuk buruh-buruh single,” kata Mulyono.
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil survei dan kajian FSBI, upah yang memenuhi KHL untuk buruh yang telah berkeluarga dan memiliki dua anak adalah Rp16 juta per bulan. Biaya yang dihitung dalam kajian tersebut antara lain kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
“Dari temuan kita adalah Rp16 juta bagi yang di situ ada empat orang ya. Jadi keluarga, punya anak dua, itu ketemunya Rp16 juta. Dan itu sangat berimbang dengan negara-negara lain kalau kita mau menyetarakan,” ujar Mulyono.
Mulyono telah menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Pemprov Jateng. Pemprov selanjutnya diharapkan mengirimkan hasil kajian FSBI ke pemerintah pusat.
“Ini sebagai bentuk usulan saja. Mungkin barangkali ada pertimbangan khusus bahwa kenaikan upah di 2027 ini tidak hanya sekedar 10 persen. Kalau 10 persen kita pastikan itu hanya untuk buruh lajang dan pasti upah itu tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi buruh yang berkeluarga,” ucap Mulyono.
Dia mengingatkan, saat ini UMP maupun UMK di Jateng masih sangat rendah. Kalaupun kenaikan upah belum bisa menyentuh angka sesuai hasil survei dan kajian FSBI, Mulyono mendesak adanya intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan buruh.
“Misalnya biaya kuliah itu dihapus, ditanggung pemerintah, atau dengan subsidi-subsidi lain yang dilakukan pemerintah. Tidak semua harus diserahkan ke pengusaha saja,” kata Mulyono.