Teknologi

Hasil Pertemuan Google-Komdigi Soal Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro Pemerintah

Hasil Pertemuan Google-Komdigi Soal Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro Pemerintah
Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan hasil pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara terkait penutupan 19 ribu kanal YouTube Indonesia yang diduga Pro Pemerintah hingga ramai diperbincangkan di dunia maya.

Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (19/11/2026) perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui bahwa buletin keamanan kuartal III 2026 tertanggal 30 Oktober 2026 belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga rentan menimbulkan salah tafsir.

"Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini.

Penjelasan pendukung tersebut dalam hal ini termasuk metodologi, proses peninjauan, peran antara mesin dengan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label atau kategori topik konten.

Dalam pertemuan ini, pihak Google menyebutkan kebijakan spam di platform YouTube yang digunakan sebagai dasar penindakan kepada akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.

Menindaklanjuti permintaan dari Komdigi, perwakilan Google yang hadir menjelaskan mereka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Google di tingkat global yang menyusun buletin.

Komdigi juga meminta klarifikasi awal mengenai apakah Google dapat mengetahui asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah mereka berasal dari Indonesia atau luar negeri.

"Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi," kata Mediodecci.