JAKARTA -- Sejumlah kader PDIP masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri. Nama-nama yang muncul antara lain Puan Maharani dan Pramono Anung.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama cawapres pengganti. Ia berharap, terhadap dua nama yang nantinya diajukan merupakan sosok terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat saat ini.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” kata dia, Sabtu (14/11/2026).
Ihwal adanya dua nama kader PDIP yang masuk bursa cawapres, ia tidak banyak memberikan penjelasan. Menurut dia, keputusan strategis partainya merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Meski begitu, ia mengakui dalam UU MD3 dijelaskan bahwa cawapres berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung paslon Prabowo-Gibran.
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr Megawati Soekarnoputri," kata dia.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyatakan hal tersebut merupakan ranah pimpinan tertinggi partai. Hal itu dinilai termasuk keputusan yang harus diambil pimpinan partai
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," ujar dia.