Ekonomi

Heboh Sekolah Rakyat di Hutan UI, Mensos Buka Suara

Heboh Sekolah Rakyat di Hutan UI, Mensos Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan kawasan Hutan Kota UI.

Lahan yang tengah dipertimbangkan merupakan tanah milik UI di sisi Jakarta yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota.

Gus Ipul mengatakan, informasi mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di dalam kawasan hutan kota tidak tepat. Ia memastikan kawasan hutan kota tetap dipertahankan dan tidak menjadi lokasi pembangunan sekolah tersebut.

"Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada," kata Gus Ipul saat dikonfirmasi, dikutip Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, rencana pemanfaatan lahan tersebut bermula dari permintaan Kementerian Sosial kepada UI untuk mencari kemungkinan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Pihak UI kemudian menawarkan beberapa alternatif lahan, yakni di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, yang masing-masing memiliki luas sekitar 1,5 hektare. Selain itu, terdapat alternatif lahan di Kampus UI Depok, tepatnya di bagian kampus yang masuk wilayah Jakarta dan berbatasan dengan kawasan hutan kota.

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan seluruh alternatif tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Pemerintah belum menetapkan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat.

Rencana tersebut juga telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurut Gus Ipul, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya mendukung rencana tersebut selama seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.

"Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju," ujarnya.

Namun, dukungan tersebut belum menjadi keputusan final untuk membangun Sekolah Rakyat di lokasi yang diusulkan. Gus Ipul mengatakan masih diperlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum rencana dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS).

"Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya," katanya.

Gus Ipul menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat apabila lokasi yang diusulkan bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan.

"Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun," tegasnya.

[Gambas:Video CNBC]