YOGYAKARTA - Rencana pemanfaatan kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang menjadi sorotan DPRD DIY. Pemerintah daerah diminta tidak terburu-buru mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan, perlindungan lahan pertanian produktif, hingga ketahanan pangan.
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan, kepentingan pertahanan negara merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, pemanfaatan kawasan hutan untuk kebutuhan militer harus tetap memperhatikan karakteristik wilayah serta daya dukung lingkungan di DIY.
Hal tersebut disampaikan menyikapi pemberitaan hasil Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut muncul informasi mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang.
"Kami mendukung kepentingan pertahanan negara. Yang menjadi perhatian kami adalah transparansi, prosedur, kepastian hukum, dan dampak penggunaan ruang terhadap keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat DIY," kata Andriana, Senin (16/11/2026).
Andriana menyebut, Komisi B DPRD DIY berencana mengundang dinas yang membidangi kehutanan untuk mendiskusikan lebih lanjut wacana tersebut. Pertemuan itu diperlukan untuk memastikan apakah permintaan penggunaan kawasan hutan sudah disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, DIY memiliki keterbatasan ruang sehingga setiap kebijakan pemanfaatan wilayah harus memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ia juga mengingatkan, hutan bukan sekadar kawasan dengan fungsi ekologis, melainkan juga memiliki nilai sosial, edukasi, budaya, hingga spiritual bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya perlu tetap berpedoman pada filosofi Hamemayu Hayuning Bawana sebagai bagian dari nilai keistimewaan Yogyakarta.
Selain kelestarian hutan, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga menjadi perhatian. Andriana menegaskan, ketahanan pangan dan pertahanan negara merupakan dua aspek ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan.
"Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan,” ujarnya.