Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Uni Eropa (UE) resmi menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada Jumat (21/11/2026). Kesepakatan dagang ini membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar Eropa, termasuk melalui penghapusan sebagian besar tarif bea masuk.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso di kantor Komisi Eropa, Brussel, Belgia. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turut hadir menyaksikan prosesi tersebut. Selain IEU-CEPA, kedua pihak juga menandatangani Investment Protection Agreement (IPA) atau perjanjian perlindungan investasi.
"Ini di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia serta sistem perdagangan global yang semakin kompetitif, Indonesia terus membuka akses pasar melalui kerja sama ekonomi dan salah satunya adalah dengan Uni Eropa," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Sabtu (22/11/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi penutup perjalanan panjang negosiasi yang berlangsung hampir satu dekade. Perundingan dimulai pada 2016 dan mencapai kesepakatan penyelesaian pada 23 September 2025. Setelah itu, kedua pihak masih harus menyelesaikan proses legal scrubbing sebelum dokumen akhirnya bisa ditandatangani pada 21 November 2026.
Dari sisi perdagangan, Uni Eropa merupakan salah satu pasar penting bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateral kedua pihak mencapai sekitar US$30 miliar per tahun. Sementara itu, investasi Uni Eropa di Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat sekitar US$25 miliar. Blok ekonomi beranggotakan 27 negara tersebut juga menjadi tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia setelah China dan Amerika Serikat.
Manfaat paling langsung dari kesepakatan ini terlihat pada akses tarif. Sebanyak 90,4% pos tarif produk Indonesia akan mendapatkan fasilitas bea masuk nol persen sejak perjanjian mulai berlaku. Sementara itu, 8,37% pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam periode 3-15 tahun.
"Manfaat yang diharapkan oleh para eksportir kita ini adalah pembebasan 90,4% pos tarif langsung tarifnya nol sejak diberlakukan. Kemudian sebanyak 8,37% pos tarif ini pemberlakuannya diturunkan bertahap dari 3 sampai dengan 15 tahun dan menggunakan sistem yang dikenal dengan tariff rate quota, jadi TRQ," ungkap Airlangga.
Sejumlah produk unggulan Indonesia bakal menikmati fasilitas tersebut sejak awal implementasi, di antaranya minyak sawit dan produk turunannya, garmen, kain, aksesori, alas kaki berbahan kulit, sneakers, sepatu olahraga hingga sandal. Khusus komoditas sawit, tersedia pula fasilitas kuota bebas bea keluar untuk CPO sebesar 1,9 juta ton dan minyak sawit sebanyak 140.000 ton, dengan kuota yang meningkat secara bertahap hingga tahun kesembilan.
Tak hanya perusahaan besar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mendapatkan kemudahan melalui mekanisme pernyataan asal barang secara mandiri. Kesepakatan ini turut memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap 72 indikasi geografis Indonesia di pasar Eropa, termasuk 32 produk kopi seperti Gayo dan Toraja serta 12 produk rempah-rempah seperti pala.
"UMKM Indonesia dapat menggunakan pernyataan asal barang secara mandiri atau SKA agar pengurusan dokumen ekspor lebih cepat dan bisa memanfaatkan situs web UMKM dan basis data tarif berbasis pos HS di bawah IEU-CEPA," jelas Airlangga.
Di sisi lain, perjanjian ini juga membuka peluang masuknya investasi Eropa ke sektor kimia, farmasi, pembangkit listrik, dan pengolahan makanan. Industri dalam negeri juga berpotensi memperoleh mesin, bahan baku, serta barang modal dari Eropa dengan biaya masuk lebih rendah. Pemerintah kini mengejar proses ratifikasi agar fasilitas perdagangan tersebut dapat segera dimanfaatkan, terutama menjelang berakhirnya fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia pada 31 Desember 2026.
"Perjanjian ini direncanakan segera diratifikasi di EU dan mereka akan masukkan parlemen hari Senin besok tanggal 23 dan kita berharap perjanjian ini juga nanti di Indonesia akan segera diratifikasi dan targetnya per 1 Januari sudah bisa diefektifkan ataupun bisa diberlakukan karena fasilitas GSP Indonesia dengan Eropa akan berakhir per 31 Desember 2026 sehingga dengan keberlakuan dari perjanjian ini maka tidak ada disrupsi terhadap ekspor Indonesia ke Eropa," pungkas Airlangga.
[Gambas:Video CNBC]