REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN, – Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun, Jawa Timur, melakukan pengawasan ketat terhadap 974 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerjanya. Mayoritas dari WNA tersebut merupakan santri asal Malaysia yang beraktivitas di pondok pesantren ternama.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, mengungkapkan bahwa dari total 974 WNA yang terdata, sebagian besar adalah santri. Sisanya merupakan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sektor perindustrian.
"Kebanyakan WNA adalah santri yang beraktivitas di sekitaran pondok pesantren, seperti Temboro dan Gontor," ujar Arief di Madiun, Rabu.
Malaysia Dominasi Jumlah WNA
Data menunjukkan bahwa jumlah WNA di wilayah kerja Imigrasi Madiun bersifat dinamis, mengikuti mobilitas keluar-masuk warga asing. Dari total 974 WNA, warga negara Malaysia mendominasi dengan jumlah 228 orang. Posisi berikutnya ditempati oleh warga negara China sebanyak 220 orang dan Kamboja sebanyak 121 orang. Sisanya berasal dari berbagai negara asing lainnya.
Arief menegaskan bahwa pengawasan WNA secara ketat menjadi perhatian utama pihaknya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian, khususnya penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing yang beraktivitas tidak sesuai ketentuan.
Sepanjang periode Januari hingga November 2026, Kantor Imigrasi Madiun telah mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi empat WNA. Tiga di antaranya merupakan warga negara China dan satu lainnya berasal dari Malaysia.
"Pelanggaran yang ditemukan berupa izin tinggal melebihi batas waktu atau overstay dan penyalahgunaan izin tinggal," jelasnya.
Pendekatan Persuasif dan Pembentukan Tim Pora
Di sisi lain, Imigrasi Madiun menegaskan bahwa pengawasan terhadap tenaga kerja asing dan WNA tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun penanaman modal asing. Namun, setiap perusahaan sponsor dan WNA wajib memastikan jenis izin tinggal yang digunakan telah sesuai dengan aktivitas sebenarnya.
Pengawasan dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi kepada perusahaan sponsor, penanggung jawab, hingga WNA. Meski demikian, jika WNA tetap menyalahgunakan izin tinggal setelah mendapat penjelasan, Imigrasi tidak akan ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Guna memperkuat pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga ke tingkat kecamatan. Dengan keberadaan tim tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat melaporkan ke Imigrasi jika menemukan warga negara asing yang mencurigakan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.