JAKARTA — Dalam dua pekan ini pemerintah merilis data kunci perekonomian nasional. Pada 5 November Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data soal pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Kemudian pada 13 November, Menkeu Suahasil Nazara memaparkan situasi APBN 2026 terkini.
Ada dua angka berawalan lima dari dua peristiwa ini. Pertama adalah 5,45 persen angka pertumbuhan ekonomi Januari - September 2026. Kemudian Rp 514 triliun, potensi kekurangan setoran pajak tahun ini dan kekurangan itu harus dikejar hanya dalam dua bulan tersisa.
Bagi orang awam, logikanya sederhana. Kalau ekonomi tumbuh, orang lebih banyak berbelanja, perusahaan lebih banyak meraup untung, dan pajak yang masuk ke kas negara semestinya ikut deras. Lalu mengapa negara masih harus "mengetuk pintu" masyarakat untuk menutup kekurangan lebih dari setengah ribu triliun rupiah?
Pertanyaan itulah yang mengemuka dalam forum daring ekonom dan jurnalis yang dipandu ekonom Bright Institute Awalil Rizky akhir pekan kemarin. Dibaca berdampingan, dua forum itu memperlihatkan dua cara memandang satu teka-teki yang sama.
Ekonomi Baik Pajak Baik
Ekonom Edy Priyono, mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan pada era Presiden Joko Widodo, termasuk yang paling lugas. Ia mengaku skeptis terhadap angka pertumbuhan ekonomi resmi, dan kali ini ia menjadikan pajak sebagai batu ujinya.
"Kenapa ada target pajak yang masih kurang Rp514 triliun yang harus dipenuhi dalam dua bulan ini? Harusnya, kalau pertumbuhan ekonominya baik, penerimaan pajak juga baik," ujarnya.
Edy lalu membandingkan angka di atas kertas dengan yang ia saksikan di lapangan: Warga merasa makin susah mencari uang, makin banyak orang yang bertahan hidup sebagai pengamen atau pemulung. "Tidak masuk akal kalau dengan pertumbuhan segitu kondisinya seperti yang kita lihat," katanya. Ia bahkan terus terang enggan membahas angka pertumbuhan itu lebih jauh.
Pandangan senada datang dari ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli. Ia memulai dari ruang fiskal yang kian sempit. Di satu sisi penerimaan pajak sulit, di sisi lain pemerintah tetap "jor-joran" membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Permintaan pemerintah agar masyarakat ikut membantu menutup kekurangan Rp514 triliun, menurut Dipo, adalah tanda bahwa ruang anggaran "sudah sangat sempit".
Dipo menyambungkannya dengan soal kepercayaan terhadap data. Angka PDB triwulan III, katanya, keluar jauh di atas perkiraan pasar. Padahal ekonomi sedang ditekan empat beban sekaligus: Rupiah yang melemah dan memicu inflasi impor, harga BBM naik, bunga pinjaman naik, dan inflasi pangan. "Empat hal ini sama sekali tidak terlihat dalam pertumbuhan PDB," ujarnya. Ia juga mencatat konsumsi rumah tangga justru melambat dibanding triwulan II. "Masalah yang kita hadapi hari ini adalah masalah ketidakpercayaan."
Tapi tunggu dulu! Ada hal yang perlu diluruskan terkait angka-angka ini. Pertama sekali, pajak dipastikan tetap tumbuh. Kekurangan setoran pun bukan berarti tidak bakal terpenuhi, kan. Hanya Menkeu memberi kemungkinan yang akan terjadi.
Kekurangan Rp514 triliun bukan berarti setoran pajak turun. Angka itu adalah jarak antara pajak yang sudah masuk dan target yang dipatok untuk setahun penuh. Di titik inilah pemerintah punya jawabannya sendiri.
Menkeu Suahasil membuka paparannya dengan angka yang menurutnya menunjukkan APBN masih on track. Hingga 31 Oktober 2026, pendapatan negara terkumpul Rp 2.618 triliun, atau 83 persen dari target, tumbuh 23,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah itu, penerimaan pajak mencapai Rp 1.796,8 triliun, 76,2 persen dari target APBN, tumbuh 23,2 persen!
"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun," kata Suahasil. Ia mengakui masih ada Rp 514 triliun yang harus dikumpulkan petugas pajak hingga akhir Desember. Angka itu, jelasnya, adalah angka presisi; beberapa hari sebelumnya ia sempat menyebut Rp 600 triliun karena dibulatkan. Bila digabung dengan kepabeanan-cukai dan PNBP, total pendapatan yang masih harus masuk dalam dua bulan terakhir mencapai Rp590,1 triliun.
Untuk apa uang sebanyak itu? "Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara," ujarnya. "Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media, untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak." Ia bahkan menyebut setiap wajib pajak yang menunaikan kewajibannya sebagai "pahlawan penerimaan negara".
Bagi Menkeu, setoran pajak yang tumbuh dua digit adalah bukti paling terang benderang bahwa ekonomi memang bergerak. Penerimaan pajak dari seluruh sektor usaha tumbuh positif. "Kalau ekonominya tumbuh, maka pajaknya naik dengan sendirinya," katanya. "Penerimaan pajak yang meningkat ini adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat."
Rinciannya, PPh minyak dan gas melonjak 84,7 persen seiring naiknya harga minyak dunia. PPN dan PPnBM tumbuh tinggi, yang menurut Menkeu ditopang konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat. Sistem administrasi pajak baru, Coretax, disebut makin baik dan memudahkan wajib pajak membayar. Pos yang menyusut hanya PBB, karena pergeseran waktu pembayaran, serta deposit pajak, karena wajib pajak kini langsung menyetor ke jenis pajak yang tepat.
Pos pendapatan lain ikut dipaparkan. Kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 267,2 triliun (79,5 persen dari target), tumbuh 7,2 persen. Cukai hanya naik 0,9 persen karena tarifnya tidak dinaikkan tahun ini, sementara bea keluar melonjak 43,4 persen berkat harga dan volume ekspor minyak sawit mentah.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) malah sudah melampaui target: Rp 551,8 triliun, atau 120 persen, tumbuh 37 persen. Namun Suahasil sendiri mengingatkan sebagian PNBP itu bersifat sekali jadi, antara lain lebih dari Rp 55 triliun hasil penertiban kawasan hutan, ditambah setoran surplus Bank Indonesia.
Jadi, menurut versi pemerintah, pajak memang tumbuh pesat. Masalahnya, setelah sepuluh bulan berjalan capaiannya baru 76,2 persen, sementara target yang dipasang untuk setahun penuh jauh lebih tinggi. Celah itulah yang kini harus ditutup dalam waktu sangat singkat.
Di sisi belanja, negara sudah mengucurkan Rp 2.997,2 triliun. Defisit APBN per akhir Oktober tercatat Rp 379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB. Pemerintah memperkirakan defisit akhir tahun 2,85 persen, lebih lebar dari rancangan awal 2,68 persen, tetapi berjanji menjaganya di bawah batas 3 persen. Suahasil pun meminta media tak lagi memakai kata "tekor" ketimbang defisit. "APBN itu tidak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," ujar dia, meralat pers.
Strategi Dua Bulan
Bagaimana cara menutup celah sebesar itu dalam dua bulan? Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan sejumlah jurus. Pertama, Ditjen Pajak memusatkan perhatian pada sektor penyumbang terbesar: Perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta ekonomi digital yang sedang tumbuh. Kepatuhan para pelakunya dipantau ketat, sembari menjaga agar pelaku digital diperlakukan setara dengan pelaku usaha konvensional.
Kedua, pemerintah memberi "karpet merah" lewat program penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dirilis awal September dan awal Oktober. Tujuannya, wajib pajak yang menunggak bisa melunasi kewajibannya tanpa beban denda yang memberatkan. Ketiga, pajak minimum global mulai diterapkan untuk menutup celah pengalihan laba perusahaan multinasional ke negara bertarif rendah.
Keempat, dan ini yang paling dekat dengan keseharian masyarakat, pajak di dunia digital. Sejak 1 Oktober 2026, berdasarkan PMK 37/2026, empat lokapasar — Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada — ditunjuk memungut PPh Pasal 22 dari para penjual. Setoran pertamanya jatuh 15 November dan laporannya 20 November, sehingga hasilnya belum bisa diumumkan. Untuk layanan digital dari luar negeri, sejak 25 September lima bank (Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI) dan LinkAja ditunjuk sebagai pemungut PPN, dan sekitar 30 penerbit lain akan menyusul.
Suahasil menjelaskan logika kebijakan ini dengan contoh sederhana: Sebungkus tisu. "Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN-nya," katanya. Menurut dia, pungutan di ranah daring bertujuan menciptakan level playing field atau perlakuan setara, "meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil". Pajak dari transaksi digital lintas negara, seperti langganan layanan streaming, sudah menyumbang Rp14 triliun.
Kelima, penegakan hukum: Pengawasan setoran bulanan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penagihan. Data dari pihak ketiga — instansi pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, perbankan, dan lembaga keuangan nonbank — dipakai untuk menguji kebenaran data yang tercatat di Coretax. Hingga akhir Oktober, baru Kanwil DJP Aceh yang sudah mencapai 100 persen target, bersama tujuh kantor pelayanan pajak (enam di Aceh dan satu di Jakarta Kebayoran Lama).
Di tengah perburuan itu, pemerintah mengeklaim tetap memberi napas bagi dunia usaha. Restitusi atau pengembalian kelebihan bayar pajak hingga Oktober mencapai Rp208,68 triliun. Untuk UMKM, restitusi yang cair Rp7,14 triliun dari 125.375 permohonan, dengan laju pencairan September–Oktober naik 86,5 persen dibanding rata-rata Mei–Agustus. Untuk industri padat karya, Rp4,9 triliun sudah dicairkan, atau 92,1 persen dari permohonan. Tujuannya, kata Bimo, menjaga likuiditas usaha, kelangsungan produksi, dan penyerapan tenaga kerja.
Adapun usulan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk 2027, yang datang dari Kemenko Perekonomian, masih dikaji. Kemenkeu mencatat PTKP saat ini, Rp4,5 juta per bulan, sudah di atas rata-rata upah minimum provinsi 2026 sebesar Rp3,522 juta dan setara 6,72 kali garis kemiskinan.
Fasilitas PPN atas emas juga masih dalam kajian.
Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman menegaskan Kemenkeu tidak akan berpuas diri. "Dua bulan terakhir ini kami sama sekali tidak akan lengah," ujarnya. Selain mengumpulkan Rp590 triliun pendapatan, pemerintah juga harus membelanjakan sekitar Rp945 triliun hingga tutup tahun.