Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah mengevaluasi harga eceran tertinggi (HET) beras secara berkala agar sesuai dengan perkembangan biaya produksi dan harga gabah aktual.
Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Afaqa Hudaya mengatakan evaluasi HET diperlukan agar kebijakan harga mempertimbangkan kondisi produksi, sementara perlindungan konsumen tetap dijaga melalui bantuan pangan yang tepat sasaran.
"HET perlu dievaluasi secara berkala, supaya ada penyesuaian dengan biaya produksi maupun dengan harga gabah aktual. Konsumen juga perlu terlindungi melalui bantuan pangan yang tepat sasaran," kata Afaqa dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Ia menilai persoalan harga beras tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga efektivitas penyaluran dan kebijakan harga.
Afaqa mencatat cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,59 juta ton.
Namun, rata-rata harga beras medium di pasar pada Oktober 2026 masih sebesar Rp14.677 per kilogram.
Harga tersebut melampaui HET beras medium zona 1 sebesar Rp13.500 per kilogram dan zona 2 sebesar Rp14.000 per kilogram.
Adapun pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Namun, harga gabah di tingkat petani dilaporkan terus meningkat hingga mencapai Rp8.000-Rp9.200 per kilogram.
Selain mengevaluasi HET beras, Afaqa juga mendorong penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan komoditas pangan, terutama cabai dan protein, dari daerah surplus ke daerah defisit.
Ia menambahkan pemerintah perlu menyediakan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) serta mengoptimalkan pengadaan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari pemasok lokal agar tidak memicu lonjakan harga.
Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat investasi adaptasi iklim melalui pembangunan infrastruktur air dan riset varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim, termasuk menghadapi fenomena El Nino.