ANTALYA – Indonesia mendaftarkan kawasan hutan seluas 38,6 juta hektare dalam program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) berbasis yurisdiksi melalui standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES. Cakupan program di sembilan provinsi tersebut setara sekitar 40 persen dari total tutupan hutan nasional dan membuka peluang perdagangan karbon kehutanan.
Peluncuran program berlangsung di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, konsep program atau TREES Concept Indonesia telah diterima dan dipublikasikan melalui ART Registry sebagai tahap awal proses registrasi.
Dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (21/11/2026), Kementerian Kehutanan menjelaskan program ART TREES mendapat dukungan LEAF Coalition, kemitraan publik-swasta global yang mempertemukan negara-negara berhutan dengan calon pembeli kredit karbon berskala besar.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, pengembangan karbon hutan diarahkan untuk mendukung perlindungan hutan, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan lestari, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Menurut dia, pasar karbon dan pembiayaan internasional dapat melengkapi pendanaan pemerintah untuk mendukung berbagai upaya tersebut. Sumber pendanaan dapat berasal dari pembayaran berbasis hasil, kerja sama pembangunan, filantropi, hingga investasi swasta yang bertanggung jawab.
“Indonesia akan tetap mengedepankan kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang adil,” kata Rohmat seperti dikutip dari pernyataan Kemenhut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menjelaskan, sembilan provinsi tersebut akan menerapkan dua pendekatan pengkreditan sesuai kondisi hutannya.
Empat provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Riau, akan mengembangkan kredit karbon melalui pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Adapun lima provinsi lainnya, yaitu Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, menggunakan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD).
Pendekatan HFLD ditujukan untuk memberikan pengakuan kepada wilayah yang memiliki tutupan hutan tinggi dan tingkat deforestasi rendah.
“Prinsipnya sederhana. Kita perlu memberikan penghargaan kepada provinsi yang berhasil menurunkan deforestasi, sekaligus kepada provinsi yang selama ini mampu mempertahankan hutannya,” ujar Laksmi.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham mengatakan, program tersebut memungkinkan penghitungan pengurangan emisi pada skala provinsi atau subnasional dengan mengacu pada tingkat referensi tertentu (reference level).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, pelaksanaan REDD+ yurisdiksi tetap harus memenuhi perlindungan sosial dan lingkungan. Pembagian manfaat juga harus didasarkan pada persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent atau FPIC).
Ilham menegaskan, program tersebut akan disinergikan dengan perhutanan sosial melalui mekanisme nesting. Mekanisme ini mengintegrasikan proyek-proyek karbon yang telah berjalan ke dalam kerangka penghitungan emisi di tingkat yurisdiksi.
“Proyek-proyek karbon yang telah berjalan dapat diintegrasikan ke dalam kerangka yurisdiksi melalui mekanisme nesting untuk memastikan setiap ton pengurangan emisi diperhitungkan dari satu baseline,” kata Ilham.
Direktur Eksekutif ART Mary Grady mengatakan, diterimanya TREES Concept Indonesia menjadi tonggak penting bagi partisipasi Indonesia dalam program REDD+ yurisdiksi.
Dia mengatakan, program tersebut dibangun berdasarkan pengalaman panjang Indonesia dalam kerja sama pembayaran berbasis hasil. Sejumlah inisiatif yang menjadi landasannya antara lain Green Climate Fund, Forest Carbon Partnership Facility, BioCarbon Fund’s Initiative for Sustainable Forest Landscapes, serta perjanjian pembayaran berbasis hasil dengan Norwegia.
Sementara itu, Direktur Divisi Perubahan Iklim Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) Martin Krause mengapresiasi pendekatan Indonesia. Menurut dia, Indonesia tidak hanya mengikuti standar integritas pasar karbon global, tetapi juga berupaya turut membentuk standar tersebut. Dia menilai inisiatif tersebut berpotensi menjadi model bagi negara-negara lain yang memiliki kawasan hutan.