REPUBLIKA.CO.ID, ANTALYA, – Indonesia resmi menyepakati kontrak perdagangan karbon pertama dengan Norwegia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, pada Rabu. Kesepakatan bersejarah ini ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN dan Global Green Growth Institution (GGGI).
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyaksikan langsung penandatanganan kontrak yang mencakup proyek energi bersih dengan potensi penurunan emisi senilai 12 juta ton setara karbon dioksida. "Jadi saya rasa ini satu bukti bahwa antar negara, antar bisnis, bisa saling berkolaborasi untuk menurunkan emisi," ujar Jumhur usai acara di Paviliun Indonesia.
Kelanjutan dari COP30 Brasil
Komitmen perdagangan karbon antara PLN dan GGGI ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Letter of Intent pada COP30 di Belem, Brazil, tahun 2025 lalu. Jumhur menyampaikan penghormatan khusus kepada Norwegia yang dinilainya sebagai salah satu negara terdepan dalam melakukan mitigasi dampak perubahan iklim.
Melalui skema ini, Indonesia melalui PLN dapat langsung melakukan klaim untuk setiap pengurangan emisi karbon yang berhasil dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung milik PLN kepada Norwegia melalui GGGI. Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH Haryo Pambudi menerangkan bahwa klaim tersebut dapat dilakukan hingga 2038 mendatang.
"Ini merupakan dokumen kontrak pertama yang terbesar, yang tercatat di bawah UNFCCC," kata Haryo. Nilai setiap emisi yang diklaim diperkirakan sekitar 20 sampai 40 dolar AS per ton emisi setara karbon dioksida, mengacu pada skema yang disepakati kedua pihak.
Potensi Perluasan Kerja Sama
Haryo menambahkan bahwa pihaknya berharap kerja sama ini tidak hanya terbatas di sektor energi. "Kami juga sudah mengusulkan, misalnya untuk waste atau sektor pengelolaan limbah. Apabila nanti kerja samanya berjalan dengan bagus, akan bisa ditambahkan ruang lingkupnya ke sektor lain," jelasnya.
Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrund Asland menyatakan bahwa kontrak ini memungkinkan Norwegia untuk melakukan pendanaan pada proyek-proyek penurunan emisi karbon di Indonesia, termasuk proyek PLTS terapung. "Indonesia memiliki ambisi yang baik untuk membangun energi baru dan terbarukan, mereka memiliki target yang berani," ucapnya.
Asland berharap dengan penandatanganan ini, Norwegia dapat berkontribusi lebih banyak pada transisi energi menuju PLTS dan penurunan emisi di Indonesia. Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya global mengatasi perubahan iklim melalui mekanisme perdagangan karbon internasional.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.