REPUBLIKA.CO.ID, ANTALYA, – Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-33 atau COP33 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2028. Peluang ini terbuka lebar setelah China memutuskan untuk tidak mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah.
Kepastian tersebut mengemuka dalam media briefing di sela COP31 di Antalya, Turki, Sabtu (14/11). Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, mengonfirmasi bahwa isu ini telah dibahas antara delegasi RI dengan delegasi China.
"Tadi kita barusan ketemu sama China sama Pak Menteri kita emang bener dia juga tanya Indonesia katanya untuk COP33, itu tahun berapa? Tahun 2028, nah bulan apa? November," ujar Ary mengutip percakapan tersebut.
Tantangan Logistik dan Politik
Meski dinilai sebagai kesempatan emas, Ary mengakui menjadi tuan rumah konferensi berskala internasional ini bukanlah perkara mudah. Indonesia harus mempertimbangkan secara matang kemampuan penyelenggaraan, terlebih tahun 2028 bertepatan dengan tahun politik di Tanah Air.
"Itu jadi berat buat kita, iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita," jelasnya. Persiapan besar menjadi syarat mutlak, apalagi negara-negara Asia lain seperti Korea Selatan dan India juga menunjukkan ketertarikan untuk menjadi tuan rumah.
China sendiri, menurut Ary, mengurungkan niatnya karena mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk agenda politik dalam negeri mereka. Hal ini menjadikan pemilihan tuan rumah COP33 sebagai tantangan tersendiri bagi kawasan Asia.
Akomodasi Ratusan Ribu Delegasi
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, mengingatkan besarnya kebutuhan logistik untuk menyelenggarakan COP33. Indonesia harus mampu mengakomodasi kedatangan puluhan hingga sekitar 100 ribu orang delegasi dari 168 negara, termasuk para pimpinan negara.
"Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana, ke Indonesia, misal mereka minta Bali. Seratus ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus, 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi," papar Irawan.
Ia menegaskan bahwa kegagalan menjadi tuan rumah yang baik akan menimbulkan risiko besar bagi reputasi Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, keputusan untuk maju sebagai tuan rumah harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.