Politik

Indonesia Teken Kesepakatan Perdana Perdagangan Karbon

Indonesia Teken Kesepakatan Perdana Perdagangan Karbon

ANTALYA — Indonesia menandatangani kesepakatan perdana perdagangan karbon di bawah mekanisme Pasal 6.2 Persetujuan Paris dengan target penurunan emisi hingga 12 juta ton setara karbon dioksida sampai 2038. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu dari tujuh capaian kerja sama yang dihasilkan dalam rangkaian Carbon Connection Session (CarbonNex) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31).

Forum yang berlangsung selama 10 hari sejak 10 November 2026 itu mempertemukan 17 pengembang proyek nasional dengan mitra internasional, lembaga keuangan, dan investor. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tersebut bertujuan membuka akses pasar dan pembiayaan global bagi kredit karbon Indonesia.

Dikutip dari pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup, Sabtu (21/11/2026), Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriyono mengatakan Indonesia ingin dikenal sebagai penyedia kredit karbon yang mengutamakan kualitas, kepercayaan, dan kepastian hukum.

“Kami ingin menjadi pasar yang berintegritas. Dengan integritas, Indonesia bisa menjadi pemain dominan dalam perdagangan karbon global, karena kita memiliki hutan, mangrove, dan proyeknya, dan kini kita memiliki aturan yang dapat dipercaya,” kata Diaz, dalam penutupan CarbonNex pada Kamis (19/11/2026).

Dari tujuh capaian kerja sama selama COP31, tiga perjanjian ditandatangani langsung di Paviliun Indonesia. Pertama, kerja sama PT PLN (Persero) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) selaku pengelola Norwegian Article 6 Climate Action Fund. Kesepakatan ini menargetkan penurunan emisi hingga 12 juta ton CO₂e sampai 2038 melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung yang dilengkapi baterai.

Kedua, kerja sama Pertamina dan Inhutani untuk konservasi hutan Rangkong Basaken. Ketiga, kerja sama PGN dan Unilever dalam pengembangan biometana.

Di sektor kelistrikan, PLN juga memobilisasi pembiayaan transisi energi senilai 2,94 miliar dolar AS, termasuk 1,1 miliar dolar AS melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). PLN turut menandatangani kontrak jual beli listrik dan surat minat atau letter of intent untuk pembangkit listrik tenaga air, surya, dan angin dengan kapasitas sekitar 330 megawatt.

Peluang kerja sama lainnya dibuka melalui sesi Carbon Project Pitching. Sebanyak 17 pengembang mempresentasikan 30 proyek aksi iklim di sektor kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan sampah. Enam proyek di antaranya merupakan proyek karbon biru, termasuk empat proyek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KLH/BPLH juga meluncurkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) pada 10 November 2026. Platform tersebut dirancang untuk menghubungkan prioritas nasional dengan keahlian, teknologi, dan pembiayaan dari mitra internasional melalui delapan Paket Dukungan Prioritas (Priority Support Packages).

Hingga penutupan CarbonNex, delapan mitra telah memaparkan dukungan mereka. Dukungan tersebut mencakup dekarbonisasi industri, penguatan registri karbon, hingga pendampingan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris.

KLH/BPLH juga menggelar 10 pertemuan bilateral, antara lain dengan Rubicon, WWF, BeZero Carbon, dan GenZero. Pertemuan tersebut menghasilkan minat dari empat calon mitra untuk memulai proyek percontohan di sektor pengelolaan sampah.

Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Haryo Pambudi mengatakan, ICCP menjadi instrumen untuk memperluas kerja sama internasional Indonesia, khususnya dalam implementasi Pasal 6.2 Persetujuan Paris.

Selain kerja sama dengan Norwegia, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Sejumlah kemitraan melalui ICCP masih dalam tahap persiapan dan akan ditindaklanjuti bersama kementerian, lembaga, serta sektor terkait pada 2027.

Diaz mengatakan, kepercayaan pasar global hanya dapat dibangun melalui kredit karbon yang sah dan terverifikasi. Menurut dia, pasar global tidak kekurangan kredit karbon, tetapi membutuhkan kredit yang memiliki integritas, otorisasi, dan penyesuaian yang bersesuaian (corresponding adjustment).

Dalam 18 bulan terakhir, pemerintah telah membangun fondasi regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 beserta aturan pelaksanaannya. Pemerintah juga meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026.

Melalui SRUK, setiap transaksi karbon diwajibkan tercatat paling lambat dua hari kerja. Sistem tersebut juga mulai dihubungkan dengan registri internasional, diawali dengan Verra, untuk memperkuat ketertelusuran transaksi dan mencegah penghitungan ganda.

Dari sisi kesiapan proyek, sebanyak 47 proyek dalam skema sertifikasi nasional berpotensi menurunkan emisi sekitar 4,6 juta ton CO₂e per tahun. Lima proyek di antaranya disebut telah siap menerbitkan kredit karbon. Selain itu, terdapat 86 proyek sektor energi dengan potensi penurunan emisi mencapai 22 juta ton CO₂e.

Pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, antara lain menuntaskan konsultasi publik mengenai regulasi otorisasi dan corresponding adjustment, serta menyusun peta jalan nasional perdagangan karbon. Pemahaman pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan agar inisiatif lokal, seperti penanaman 300 hektare mangrove, dapat terhubung dengan manfaat nilai ekonomi karbon.

Seluruh kemitraan dan dukungan yang dihimpun melalui ICCP akan dikonsolidasikan lintas kementerian dan lembaga pada 2027. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dan Second NDC periode 2031–2035.

Diaz meminta pengembang segera mendaftarkan proyek mereka ke registri nasional dan menjaga kualitas data. “Satu proyek yang buruk sudah cukup membuat pembeli meragukan semua proyek lainnya,” ujarnya.