Nasional

Investor Pasif dan Manajemen Punya Kewenangan Berbeda, Pengamat Soroti Kasus Supra Sekuritas

Investor Pasif dan Manajemen Punya Kewenangan Berbeda, Pengamat Soroti Kasus Supra Sekuritas

JAKARTA — Perbedaan kewenangan antara investor dan manajemen menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai persoalan tata kelola perusahaan. Pengamat ekonomi Ikonomic Institute, M. Wawan Gunawan, mengatakan investor pasif tidak memiliki fungsi yang sama dengan pihak yang menjalankan operasional maupun menentukan kebijakan strategis perusahaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wawan menanggapi polemik riwayat investasi Pandu Sjahrir di Supra Sekuritas. Menurut dia, Pandu berada dalam posisi sebagai investor pasif dan tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari perusahaan tersebut.

Wawan mengatakan, keterkaitan Pandu dengan Supra Sekuritas juga telah berakhir setelah yang bersangkutan mendivestasikan kepemilikan sahamnya pada Juni 2026.

“Pandu Sjahrir merupakan investor pasif di Supra Sekuritas. Dalam posisi tersebut, ia tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari maupun menentukan arah kebijakan strategis perusahaan,” ujar Wawan, Ahad (22/11/2026).

Staf pengajar ekonomi di IAIN Pontianak itu menjelaskan, keputusan mengenai kegiatan operasional, strategi bisnis, pengelolaan investasi, hingga kebijakan perusahaan merupakan kewenangan organ perusahaan dan manajemen sesuai fungsi masing-masing.

Dengan demikian, menurut dia, perlu ada pembedaan antara kepemilikan saham dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan.

“Misalnya keputusan mengenai kegiatan usaha, strategi investasi, maupun kebijakan operasional perusahaan. Investor pasif tidak menjalankan fungsi tersebut karena tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan,” kata Wawan, yang juga pegiat Ikatan Ahli Ekonomi Islam.

Atas dasar itu, Wawan menilai persoalan yang dihadapi Supra Sekuritas tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan riwayat investasi Pandu. Penilaian terhadap tanggung jawab perusahaan, menurut dia, perlu mempertimbangkan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan operasional pada saat peristiwa berlangsung.

“Operasional perusahaan dijalankan oleh manajemen. Pandu juga sudah melepaskan investasinya di Supra Sekuritas. Karena itu, persoalan terkait pengelolaan dan operasional perusahaan harus dilihat berdasarkan pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada saat peristiwa tersebut terjadi,” ujarnya.

Wawan juga menyoroti belum adanya temuan yang menunjukkan kerja sama investasi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Supra Sekuritas. Menurut dia, riwayat investasi pribadi seseorang perlu dibedakan dari aktivitas kelembagaan tempat orang tersebut bekerja.

Polemik ini mencuat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 16 Oktober mengumumkan sanksi atas pelanggaran ketentuan pasar modal yang melibatkan transaksi saham DSSA, BREN, dan CUAN. Supra Sekuritas termasuk salah satu perusahaan yang dikenai sanksi administratif.

Sebelumnya, Pandu tercatat memiliki 27,5 persen saham Supra Sekuritas secara tidak langsung melalui PT Asha Artha Sehati. Kepemilikan tersebut telah didivestasikan pada Juni 2026.

Dalam pengumuman sanksi tersebut, OJK tidak menyebut Pandu Sjahrir sebagai pihak yang terlibat dalam pelanggaran pasar modal.