JAKARTA — Iran menolak tuntutan Jerman agar menghentikan pengayaan uranium dan menegaskan haknya mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Penolakan tersebut muncul ketika pemerintah Jerman dilaporkan berencana membeli saham perusahaan pengayaan uranium Urenco, yang memiliki kontrak bisnis dengan pengembang reaktor nuklir untuk proyek Angkatan Darat Amerika Serikat (AS).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan bahwa hak negaranya mengembangkan teknologi pengayaan uranium tidak ditentukan oleh Jerman, Prancis, ataupun negara Barat lainnya. Teheran menyatakan pengembangan energi nuklir merupakan hak negara anggota Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) selama digunakan untuk tujuan damai.
"Hak Iran untuk melakukan pengayaan bukan sesuatu yang diberikan Jerman, Prancis, atau pihak lain," kata Baghaei, sebagaimana dikutip Associated Press, Ahad (15/11/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap desakan Berlin agar Iran menghentikan pengayaan uranium. Baghaei juga mengecam penilaian Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengenai kemungkinan keberadaan fasilitas pengayaan uranium baru di Isfahan, Iran tengah, yang disebutnya mengandung spekulasi yang tidak bersifat teknis.
Iran menyatakan bahwa hambatan pemeriksaan fasilitas nuklirnya berkaitan dengan situasi keamanan setelah serangan Amerika Serikat dan Israel. Baghaei menegaskan bahwa Teheran tidak menganggap dirinya telah menghentikan kewajiban pengawasan berdasarkan perjanjian internasional.
Namun, posisi tersebut berbeda dengan kekhawatiran IAEA. Dalam laporan yang diperoleh Reuters pada Jumat (13/11/2026), badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyatakan belum memperoleh akses yang diperlukan untuk memastikan status sejumlah fasilitas serta persediaan uranium Iran.
Perkembangan tersebut kembali memperlihatkan ketegangan antara Iran dan negara-negara Eropa, termasuk Jerman, yang selama ini menuntut pembatasan pengayaan uranium serta peningkatan transparansi program nuklir Teheran.
Pada saat yang sama, perhatian terhadap kebijakan nuklir Jerman meningkat setelah muncul laporan mengenai rencana pemerintah federal mengakuisisi saham Urenco. Perusahaan multinasional itu diketahui memiliki jaringan bisnis dengan pengembang teknologi nuklir Amerika Serikat yang juga mengerjakan proyek pertahanan Washington.
Kontrak Urenco dengan Pengembang Nuklir Militer AS
Penelusuran terhadap dokumen resmi perusahaan Amerika Serikat, Antares Nuclear, menunjukkan bahwa Urenco telah menandatangani perjanjian jangka panjang untuk menyediakan layanan pengayaan uranium bagi pengembangan reaktor nuklir mikro.
Dalam pengumuman resmi pada 21 Mei 2026, Antares menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Urenco untuk memasok high-assay low-enriched uranium atau HALEU. Bahan bakar tersebut digunakan dalam pengembangan sejumlah jenis reaktor nuklir generasi baru yang dirancang lebih kecil dan efisien.
Berdasarkan klasifikasi Departemen Energi Amerika Serikat, HALEU merupakan uranium dengan tingkat pengayaan uranium-235 lebih dari lima persen, tetapi kurang dari 20 persen. Tingkat pengayaan tersebut lebih tinggi dibandingkan bahan bakar yang lazim digunakan pembangkit listrik nuklir konvensional, tetapi tidak termasuk kategori uranium yang diperkaya hingga tingkat senjata.
Kepala Divisi Bahan Bakar Lanjutan Urenco, Magnus Mori, menyebut kesepakatan dengan Antares sebagai tonggak penting dalam pengembangan pasar bahan bakar nuklir generasi baru.
Menurut pengumuman perusahaan, pasokan HALEU tersebut direncanakan berasal dari fasilitas pengayaan Urenco di Inggris yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2031.
Perjanjian itu dimaksudkan untuk mendukung pengembangan dan penggunaan reaktor mikro Antares di Amerika Utara serta pasar negara-negara sekutu. Namun, pengumuman tersebut tidak menyebut secara khusus bahwa uranium dari Urenco akan digunakan untuk proyek militer tertentu.
Keterkaitan dengan sektor pertahanan muncul melalui kegiatan bisnis Antares yang juga mengembangkan reaktor nuklir untuk kebutuhan instalasi militer Amerika Serikat.