Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Presiden dalam siaran resminya mengungkap isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi.
Istana Merdeka menjadi tujuan pertama Gibran sebelum pada akhirnya ia ke Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri ke Ketua MPR Ahmad Muzani.
Di Istana Merdeka, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo.
Dalam beberapa foto yang disiarkan oleh Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo menerima surat pengunduran diri Gibran yang dikemas dalam amplop putih.
Sementara itu, pada foto-foto yang lain, Presiden Prabowo juga terlihat memegang pundak Gibran dan menjabat kedua tangan Gibran.
"Usai pertemuan, Presiden mengantarkan Wakil Presiden menuju kendaraannya. Keduanya kemudian melanjutkan agenda masing-masing," demikian siaran resmi Sekretariat Presiden RI.
Usai Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wapres kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III DPR RI, serta beberapa menteri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, menyatakan ia menjadi salah satu menteri yang diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut di Istana siang hari ini.
"Saya diberi tahu untuk datang ke Istana jam 1.30 (siang, red.) hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR, dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga," kata Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan sebelum masuk ruangan.
Yusril, yang tiba pada pukul 13.35 WIB, menyampaikan kemungkinan pertemuan bersama Presiden Prabowo hari ini seperti rapat konsultasi.
"Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR, dan juga menyangkut kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden. Jadi, koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini, Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR mungkin ya, enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan," ujar Yusril.