Jelang Penetapan UMP 2027, Serikat Pekerja Usul Kenaikan Berjenjang

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Nusantara (KSPN) mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7 persen hingga 9,5 persen dengan skema berbeda berdasarkan tingkat upah di setiap daerah. Bahkan, untuk wilayah yang pertumbuhan ekonominya di atas 6 persen, kenaikan upahnya diusulkan bisa melampaui 9,5 persen.

Usulan tersebut bertujuan menekan kesenjangan upah antardaerah yang selama ini dinilai semakin lebar.

Presiden KSPN, Ristadi, mengatakan pemerintah perlu memberikan persentase kenaikan lebih besar kepada daerah yang memiliki upah minimum rendah dibandingkan wilayah yang tingkat upahnya sudah tinggi.

“Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi,” kata Ristadi kepada Liputan6.com, Minggu (15/11/2026).

Untuk mewujudkan skema tersebut, KSPN mengusulkan pembagian tiga klaster berdasarkan besaran upah minimum sebagai dasar penentuan nilai alfa (indeks tertentu) dalam formula perhitungan upah:

1. Upah minimum di bawah Rp 3 juta: Diusulkan menggunakan nilai alfa 0,8 hingga 1,0.
2. Upah minimum di atas Rp 3 juta hingga Rp 4 juta: Diusulkan menggunakan nilai alfa 0,6 hingga 0,8.
3. Upah minimum di atas Rp 4 juta: Diusulkan menggunakan nilai alfa 0,5 hingga 0,6.

Ristadi mencontohkan ketimpangan upah nyata yang terjadi antara Kabupaten Majalengka dan kawasan Bekasi. Saat ini, upah minimum di Majalengka berada di kisaran Rp 2,5 juta hingga Rp 2,6 juta, sedangkan upah di kawasan Bekasi dan sekitarnya sudah mendekati Rp 6 juta.

“Kasihan juga teman-teman kita yang bekerja di daerah dengan kompetensi dan jam kerja yang sama, tetapi upahnya jauh berbeda. Misalnya, pekerja sektor otomotif di Bekasi mendapat upah sekitar Rp 6 juta, sedangkan pekerja di Majalengka hanya Rp 2,6 juta,” ujarnya.

Selain persoalan kesenjangan, KSPN menilai sistem pengupahan saat ini masih terlampau rumit karena mengenal empat jenis upah minimum, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Oleh karena itu, KSPN mengusulkan penyederhanaan melalui penerapan upah minimum sektoral nasional agar standar gaji lebih terukur berdasarkan bidang usaha—mencakup sektor otomotif, pertambangan, perbankan, jasa, serta sektor lainnya.

Ristadi juga menyoroti penggunaan dua opsi formula pengupahan, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa, serta pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurutnya, perbedaan hasil perhitungan dari kedua formula tersebut justru berpotensi memicu perdebatan berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha.

Saat ini, pembahasan upah minimum 2027 mulai bergulir di berbagai daerah melalui Dewan Pengupahan. KSPN berharap pemerintah mempertimbangkan skema kenaikan berjenjang agar penetapan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral 2027 mampu mempersempit kesenjangan penghasilan pekerja.