JAKARTA -- Langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang masih ingin memperjuangkan polemik ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perlu dihormati. Tapi, pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshiddiqie pesimistis upaya itu akan membuahkan hasil.
Jimly mengingatkan, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dapat menjadi acuan terkait nasib Gibran. Sehingga, mantan ketua MK tersebut mempertanyakan apalagi yang hendak diperjuangkan di PTUN.
"Tapi kalau mau praktis, itu kan putusan Mahkamah Agung sudah. Sudah tertinggi. Apalagi gitu loh yang mau diperjuangkan secara hukum. Putusan Mahkamah Agung itu sudah. Baik di MK dan di MA itu dua-duanya sudah kuat. Tinggal diproses di DPR. Sudah itu ke MK, baru ke MPR," ucap Jimly kepada Republika, Selasa (10/11/2026).
Jimly menduga Presiden Prabowo mempersilahkan Gibran mengambil upaya hukum sebagai bentuk adab pemerintahan yang baik. "Ya, kan atas dasar sarannya presiden supaya dia fight. Melawan. Ya, sebetulnya itu tidak akan ada manfaatnya. Tapi dipandang dari segi Presiden itu sesuatu yang baik. Presiden nggak terima begitu saja. Karena yang minta dia (Gibran) sebagai wakil presiden waktu pemilihan kan capresnya sendiri yang minta. Maka dari segi unggah-ungguh saya rasa apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo bahwa ini health fight. Nah, itu. Bagus. Nah, tapi Pak Gibran terserah dia," ujar Jimly.
Jimly meyakini Gibran punya kemampuan untuk menyiapkan tim hukumnya sendiri. Walau Jimly merasa upaya Gibran ke PTUN bakal mendapat kesulitan pascaada putusan MA dan MK.
"Apakah dia akan terus fight? Ya, baik saja. Tim suksesnya, tim hukumnya kan banyak. Dicoba saja dulu. Walaupun secara umum saya bisa mengatakan agak susah. Karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Tapi sekadar untuk usaha boleh-boleh saja," ujar Jimly.
Mekanisme pengunduran diri
Jimly memandang pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wapres perlu melalui prosedur. Jimly tak ingin Gibran sekadar mundur begitu saja tanpa melalui mekanisme pembuktian.
Jimly menyebut tak ada prosedur pengunduran diri bagi Wapres RI. Pengunduran diri itu diatur di pasal 3 UUD 1945 yang berbeda dengan pasal pemakzulan.
Pengunduran diri berdasarkan sejarah pernah terjadi di masa Soeharto. Saat itu Soeharto bukan Presiden yang dipilih rakyat secara langsung melainkan oleh MPR. Sehingga menurut Jimly, Gibran tak bisa menyatakan mundur seperti Soeharto.
"Masalahnya sekarang ini kan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Beda dengan tempo hari (zaman pak Harto). Tempo hari kan dipilih oleh MPR. Jadi kalau presiden Soeharto hanya mengundurkan diri, ya kan? Mengirim (surat). Nah ini masalahnya waktu Pak Harto itu kan, dia hanya bicara sendiri di Istana. Iya kan? Pimpinan MPR pun enggak hadir," kata Jimly kepada Republika, Selasa (10/11/2026).