Jogja Membara, Cerita Hilangnya Mahasiswa UGM Usai Unjuk Rasa

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah mahasiswa () diduga hilang setelah demonstrasi memperingati Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026). Aksi yang berlangsung dari gedung DPRD di kawasan Malioboro hingga Bundaran UGM tersebut berujung ricuh.

Dikutip dari akun Instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) UGM, seorang mahasiswa bernama Bonifasius Alfanomega dilaporkan hilang saat mengikuti aksi pada 10 November.

Akun tersebut mengunggah foto Bonifasius dengan menyertakan keterangan 'Alerta' pada unggahannya.

Selain itu, akun Instagram Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (Komap) UGM juga mengunggah informasi mengenai dua mahasiswa yang diduga hilang. Keduanya bernama Ayodhya Radityo Prabhasworo dan Muhammad Fathir Firdaus.

Sama seperti Komahi, Komap juga menyertakan keterangan 'Alerta' pada unggahan tersebut.

Merespons hal ini, UGM melakukan penelusuran terhadap mahasiswa yang belum diketahui keberadaannya maupun yang ditahan di kepolisian.

"UGM mengupayakan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang ditahan serta bantuan medis dan pembiayaan perawatan bagi mahasiswa yang mengalami cidera akibat peristiwa tersebut," bunyi pernyataan UGM dalam akun Instagram.

Terpisah, Rektor UGM Ova Emilia mengatakan telah menyampaikan pesan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terkait kondisi kampus serta langkah yang diambil universitas dalam menyikapi situasi aksi 10 November 2026.

"Kami memastikan UGM terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk menjaga keamanan lingkungan kampus. Sivitas dapat menjalankan aktivitas dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan arahan keselamatan dari universitas," kata Ova dalam keterangannya.

Ia mengatakan, saat ini kampus tengah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang mengikuti aksi maupun yang terdampak peristiwa tersebut.

"Universitas juga tengah mengupayakan pendampingan bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan oleh aparat, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kondisi dan keberadaan mereka," katanya.

Ova juga mengajak seluruh sivitas yang memiliki informasi relevan mengenai keberadaan dan kondisi mahasiswa terdampak untuk segera menyampaikannya melalui ditmawa@ugm.ac.id. Setiap informasi akan dikoordinasikan dan diverifikasi untuk mendukung upaya pencarian dan pendampingan.

Sementara itu, untuk menjaga keselamatan bersama, UGM mengimbau seluruh sivitas agar tetap tenang dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Mengikuti informasi dan arahan resmi dari Universitas, Fakultas, serta Unit Keamanan Kampus. Apabila mengetahui mahasiswa yang belum dapat dihubungi, segera sampaikan informasi kepada fakultas atau ke ditmawa@ugm.ac.id," ucapnya.

Lebih lanjut, Ova juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas, baik dalam penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan aksi.

"Hak sivitas untuk menyampaikan pendapat secara damai harus dihormati dan dilindungi. Tindakan pengamanan oleh aparat harus senantiasa mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.

Ova menjelaskan, apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan dalam peristiwa tersebut, pihak kampus akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka.

"Termasuk memberikan pendampingan hukum, berkoordinasi dengan pihak berwenang, dan mengupayakan agar mereka dapat segera dibebaskan apabila tidak terdapat dasar hukum untuk penahanan lebih lanjut," katanya.

Sementara bagi mahasiswa yang mengalami luka atau membutuhkan perawatan medis akibat peristiwa tersebut, UGM akan memastikan tersedianya pendampingan serta menanggung biaya pengobatan dan perawatan yang diperlukan.

"Keselamatan dan perlindungan mahasiswa merupakan tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan protes keras atas dugaan tindakan represif aparat di sekitar kampus yang berujung pada penahanan sejumlah mahasiswa. Pihak kampus menegaskan komitmen untuk memberikan pendampingan hukum serta menolak kehadiran personel bersenjata dan penggunaan gas air mata di lingkungan akademik.

Penegasan ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro. Dia menekankan bahwa kebebasan akademik harus dilindungi dan segala bentuk kekerasan di ruang pendidikan tidak bisa diterima.

UGM menempatkan keselamatan sivitas akademika dan prinsip antikekerasan sebagai pijakan utama dalam menyikapi situasi tersebut.

Selain menyoroti tindakan di dalam kampus, UGM juga menyatakan penolakan terhadap kekerasan di mana pun hal itu terjadi. Sebagai institusi pendidikan, UGM menekankan perannya untuk mendidik masyarakat agar menjauhi cara-cara represif dan intimidatif, sekaligus memastikan dukungan hukum bagi mahasiswa yang berhadapan dengan proses penegakan hukum.

"Ketika itu sudah masuk ke area di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah kita, aktivitas akademik yang itu kebebasannya dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kita tolak habis," kata Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof Wening Udasmoro, Rabu (11/11/2026).

"Kita menolak. Apapun entah itu pengerahan, ini bukan soal ini di dalam UGM atau di luar UGM. Di dalam UGM maupun di luar UGM ketika kekerasan itu terjadi, itu kita tolak. Tolak habis," tegas Wening.

"Karena kita di dalam institusi pendidikan ini, kita bakal mengajari orang untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga salah satu cara yang kita lakukan adalah kita melawan orang-orang yang melakukan kekerasan. Entah itu dari siapapun, dari aparat, dari internal mana pun, lembaga mana pun," terang Wening.

"Apalagi ketika itu berada di wilayah kampus UGM, kita sangat menolak dan saya kira semua warga UGM juga sepakat bahwa tidak seharusnya yang namanya aparat itu masuk, merangsek masuk dengan gas air mata dan sebagainya," urai Wening.

Sementara itu, Kapolresta Sleman AKBP Dhimas Prasetyo menyatakan tidak ada personel kepolisian yang masuk ke area kampus UGM. Ia menjelaskan, personel baru mendatangi Bundaran UGM setelah memantau pergerakan massa dari wilayah Kota Yogyakarta menuju kawasan tersebut sekitar pukul 22.00 WIB.

Menurut Dhimas, jajarannya menerima laporan adanya dua warga yang dianiaya serta pembakaran water barrier di lokasi. Mengingat kawasan tersebut menjadi titik pertemuan arus lalu lintas, polisi mendatangi lokasi untuk memadamkan api dan menstabilkan situasi.

"Di situ kita melihat dari sosial media ada terjadi penganiayaan terhadap dua orang warga yang melintas," ucap Dhimas di Mapolda DIY.

Kedatangan petugas, lanjut dia, justru mendapat perlawanan dari massa. Personel disebut dihujani lemparan batu dari arah depan Wisma Kagama saat berupaya menangani keadaan di sekitar Bundaran UGM.

Dhimas menegaskan tidak ada anggota yang memasuki batas area kampus. Ia juga membantah tudingan bahwa polisi menembakkan gas air mata ke lingkungan UGM.

"Saya tegaskan tidak ada penembakan gas air mata yang mengarah ke dalam lokasi kampus, termasuk tidak ada anggota yang merangsek masuk ke dalam batas lokasi kampus UGM," terang Dhimas.

Universitas Gadjah Mada (UGM) mengerahkan tim internal ke Polda DIY untuk mengupayakan pembebasan mahasiswa yang diamankan polisi setelah aksi demonstrasi berujung ricuh di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kampus juga melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, menjelaskan bahwa langkah kampus meliputi pendampingan dan verifikasi data terkait mahasiswa yang dibawa aparat. Upaya ini berjalan bersamaan dengan pengumpulan informasi dari berbagai fakultas.

Keterangan awal disampaikan di lingkungan UGM pada Rabu (11/11). Pendataan difokuskan untuk memastikan status mahasiswa yang mengikuti aksi serta menelusuri perkembangan terkini di kepolisian.

Wening merinci jumlah mahasiswa yang disebut ditangkap beserta asal fakultasnya.

"Ada delapan. Itu enam dari Fisipol, satu Fakultas Filsafat, dan satu Fakultas Kehutanan," kata Wening di UGM, Rabu (11/11).

Selain itu, UGM mencatat adanya mahasiswa dan alumni yang mengalami luka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Identitas mereka masih diverifikasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pendataan korban.

"Dan yang di rumah sakit ini tampaknya juga ada, tapi kita tuh belum pasti ini siapa gitu ya. Alumni juga ada. Alumni ya, alumni UGM. Alumni kan juga warga UGM. Alumni di rumah sakit, ya," terang Wening.

Dekan Fisipol UGM, Prof. Gabriel Lele, menyebut pihaknya menerima sejumlah pesan dari mahasiswa terkait penangkapan di lapangan. Ia menuturkan, tim fakultas telah menuju Mapolda DIY untuk memastikan kondisi para mahasiswa.

"Tim kami sudah ke sana (Mapolda DIY), belum bisa bertemu. Belum bisa dipastikan, tapi informasi terakhir beberapa yang sempat mengirimkan pesan, mereka mengatakan bahwa 'kami ditangkap', ada yang di DPR, ada yang titik terakhirnya di depan bundaran ya lokasi penangkapannya," urai Gabriel.

"Harapannya bisa langsung dibawa pulang setelah tahu keberadaan dan kondisinya. Tetapi pada saat yang bersamaan, masih ada informasi yang simpang siur terkait keberadaan beberapa mahasiswa yang masih terus kami lacak. Mudah-mudahan angkanya tidak bertambah," sambung Gabriel.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menangkap 157 orang, termasuk 21 anak, yang diduga terlibat kericuhan setelah unjuk rasa dalam momentum Hari Pahlawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda DIY Kombes Pol. Yani Permana mengatakan, ratusan orang tersebut diduga terlibat dalam aksi pelemparan dan tindakan anarkis lainnya. Mereka masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing.

"Dari 157 orang ini, saat ini kita sedang melakukan proses pendalaman pemeriksaan kepada mereka," kata Yani seperti dikutip Antara, Rabu (11/11/2026).

Dari jumlah tersebut, 21 orang masih berusia anak. Kepolisian telah melakukan mediasi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah elemen terkait untuk menangani mereka.

Yani mengatakan, penanganan terhadap anak-anak tersebut menjadi prioritas karena mereka masih menempuh pendidikan. Karena itu, proses hukum diupayakan tidak mengganggu kegiatan belajar.

"Saat ini dari 21 anak di bawah umur, kita sudah lakukan mediasi bersama dengan KPAI dan beberapa elemen lainnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, 157 orang yang diamankan memiliki peran berbeda dalam kericuhan setelah unjuk rasa di Malioboro. Beberapa di antaranya diduga membawa benda-benda yang dapat membahayakan masyarakat.

"Pada saat ada di sana dan kita amankan, memang ada yang membawa beberapa benda yang dicurigai, salah satunya bom molotov, ketapel, senjata tajam, dan beberapa alat lainnya," katanya.

Kepolisian masih mendalami keterlibatan masing-masing orang melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses tersebut selesai.

Yani menambahkan, anak-anak yang diamankan tidak ditemukan membawa senjata tajam. Namun, mereka diduga ikut melakukan pelemparan saat kericuhan berlangsung.

"Kalau adik-adik kita yang di bawah umur itu semuanya hanya ikut melempar dan sebagainya. Namun, mereka harus mendapatkan penanganan khusus karena perlu kita selamatkan untuk masa depannya," ujarnya.

Ia mengatakan, 157 orang tersebut diamankan dari sejumlah titik kericuhan, mulai dari kawasan Gedung DPRD DIY hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).