Nasional

JSSC gelar aksi sampaikan aspirasi soal sound horeg ke Pemkab Jember

JSSC gelar aksi sampaikan aspirasi soal sound horeg ke Pemkab Jember

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, Senin dan menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah setempat tidak melarang kegiatan sound horeg di wilayah tersebut.

"Aksi damai ini digelar sebagai wadah penyampaian aspirasi atas munculnya wacana larangan kegiatan sound horeg secara total," kata Koordinator aksi JSSC Arif Sugiartini, di sela aksi unjuk rasa.

Pihaknya menolak segala bentuk kebijakan yang melarang secara mutlak penggunaan sound system atau pengeras suara secara mutlak dalam kegiatan masyarakat karena banyak dampak ekonomi dari aktivitas kegiatan sound horeg.

Ia menyatakan berkomitmen untuk tetap menjaga ketertiban, menghormati warga sekitar, dan tidak menimbulkan hal-hal yang dianggap menjadi gangguan selama pelaksanaan kegiatan sound horeg berlangsung di wilayah setempat.

Ia berharap pihak JSSC dilibatkan dalam membuat aturan terkait sound horeg karena menyangkut kehidupan masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan tersebut.

"Dari hasil audiensi dengan Pemkab, DPRD dan aparat kepolisian, kami dijadwalkan akan bertemu dengan bupati dan semua pihak terkait untuk membahas aturan tentang sound horeg tersebut," katanya.

Perwakilan JSSC ditemui oleh Asisten 1 Pemkab Jember Adi Wijaya dan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, serta Kabag Ops Polres Jember Kompol Istono yang menampung aspirasi dan menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas aturan terkait sound horeg. 

Akibat aksi tersebut sejumlah sekolah memulangkan siswanya lebih awal seperti SDN Kepatihan 2, SDN Sumbesari 3, SMK Negeri 4, dan Yayasan Al Baitul Amin yang berada di sekitar alun-alun. Pihak sekolah membuat kebijakan pembelajaran daring bagi semua siswa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Kabupaten Jember Moh. Kholili mengatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus dijalankan dengan tetap menghormati hak orang lain terkait unjuk rasa sound horeg.

"Kami tidak dalam posisi menolak hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Itu merupakan hak konstitusional yang harus dihormati, namun kami ingin mengingatkan bahwa hak tersebut juga memiliki batas, yakni tidak boleh melanggar atau mengorbankan hak-hak warga negara lainnya," katanya.

Ia mengatakan ada sekolah sampai harus meliburkan atau mengubah kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi daring karena kekhawatiran akan dampak suara dari sound horeg terhadap kesehatan pendengaran siswa.

MUI Jember berharap aksi unjuk rasa tersebut tidak sampai mengganggu mereka yang sedang dirawat di fasilitas kesehatan atau anak-anak dan mahasiswa yang sedang belajar dan masyarakat yang mencari nafkah. 

"Demo sound horeg tidak boleh mengganggu pasien yang sedang sakit, lansia dan ibu hamil yang butuh ketenangan. Juga balita, batita dan anak-anak yang rentan terganggu atas suara kebisingan melampaui batas," ujarnya.