Junaedi Saibih mengajukan gugatan praperadilan untuk meminta pemulihan nama baik hingga ganti rugi Rp 100,2 miliar usai divonis bebas dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tak masalah dengan hal itu.
"Itu silakan, itu hak yang bersangkutan untuk mengajukan," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Anang mengatakan mengatakan pihaknya akan menunggu proses persidangan. Anang mengatakan Kejagung siap menghadapi gugatan tersebut.
"Tinggal nanti mekanismenya, kewenangannya di mana. Apakah dengan mekanisme praperadilan atau perdata, nanti kita lihat," katanya.
"Kita hadapi saja. Siap, ya (hadapi)," tambahnya.
Sebagai informasi, gugatan praperadilan ini diajukan Junaedi Saibih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Termohon I yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Termohon II yakni Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Gugatan praperadilan itu diajukan Junaedi usai MA menolak kasasi yang diajukan Kejagung atas vonis bebas tiga terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi. Ketiga terdakwa itu adalah Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, dan Junaedi Saibih.
"Amar putusan: Tolak. Tolak kasasi Penuntut Umum," demikian tertulis di laman direktori putusan perkara Mahkamah Agung dilihat detikcom, Jumat (14/8).
Kasasi Tian, Adhiya dan Junaedi diputus pada Rabu (12/8). Permohonan kasasi ketiganya diadili dan diperiksa oleh ketua majelis hakim Jupriyadi dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah.
Junaedi Saibih sendiri merupakan advokat, Adhiya Muzzaki merupakan buzzer, dan Tian Bahtiar merupakan Direktur JakTV. Ketiganya diproses hukum karena dianggap oleh jaksa telah melakukan perintangan penyidikan pada tiga perkara korupsi. Dakwaan jaksa terhadap mereka tidak terbukti hingga ketiganya divonis bebas.