Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan dua insentif untuk pekerja pada 2027, yakni fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kedua program ini menyasar pekerja berpenghasilan rendah hingga kelas menengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada 2027 ditargetkan dapat dinikmati sekitar 13 juta pekerja sektor formal dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan.
"Itu, kan, Rp10 [juta], di bawah Rp10 juta ada sekitar 13 juta orang," kata Airlangga saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kebijakan ini akan memperluas cakupan insentif PPh Pasal 21 DTP yang selama ini hanya diberikan kepada pekerja dengan batas penghasilan tertentu di sektor-sektor usaha tertentu.
Pada 2027, pemerintah berencana memperluas fasilitas tersebut agar dapat menjangkau pekerja di berbagai sektor, sepanjang memenuhi kriteria penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Jumlah sasaran penerima ini juga meningkat dibandingkan target sebelumnya yang pernah disampaikan Airlangga, yakni sekitar 7,5 juta pekerja.
Selain insentif pajak, pemerintah juga berencana kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2027. Bantuan tersebut ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
BSU akan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap penerima berpotensi memperoleh total bantuan sebesar Rp900 ribu.
Airlangga memperkirakan program tersebut menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
"Pokoknya BSU kan di bawah 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp3,5 juta itu akan diberikan BSU," ungkap Airlangga.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah masih memfinalisasi data calon penerima BSU. Proses tersebut mencakup validasi dan verifikasi untuk memastikan data penerima bantuan.
"Untuk finalisasi. Nanti, datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat nanti data final seperti apa," kata Yassierli.
Dengan demikian, rincian akhir penerima BSU masih menunggu proses verifikasi pemerintah.
[Gambas:Video CNBC]