JAKARTA -- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan sejumlah pihak yang menjadi target penyadapan ilegal. Penyadapan ini ternyata tak hanya terhadap Presiden Prabowo saja, tapi juga menyasar mahasiswa, aktivis, ormas, KPK, hingga lingkar Istana.
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain: Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktifis, serta mahasiswa," kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Suyudi tak merinci lebih lanjut soal identitas para pihak yang disadap. Suyudi beralasan hal itu merupakan ranah penyidikan. "Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan," ujar Suyudi.
Suyudi juga menegaskan para pihak yang disebutkannya itu tak lantas disebut terlibat kasus pidana. Sehingga pihak yang disadap belum tentu pelanggar hukum. "Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," ujar Suyudi.
Berdasarkan hasil penyidikan, Suyudi membeberkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan 6 ahli. Dari 28 saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana.
Adapun barang bukti yang telah disita meliputi: 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS.
"Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," ujar Suyudi.