BANDUNG - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan tanggapan terkait banding yang diajukan Irjen Ahrie Sonta karena dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada proses persidangan yang akan digelar ke depan.
"Kan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya," ucap dia seusai menghadiri peluncuran Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di kawasan Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri Irjen Ahrie Sonta. Pemecatan merupakan buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain sanksi administratif, Sonta juga dijatuhi sanksi etika, yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Isir mengatakan, Sonta diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.