Kepala Kepolisian RI () Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan Polri. Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam surat tersebut, Suyudi menarik penugasan Komisaris Jenderal (Komjen) Syahar Diantono dan Komjen Yuda Gustawan dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP).
Syahar kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara Yuda ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Penarikan keduanya dilakukan Suyudi di tengah penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri dan mantan Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain keduanya, Suyudi juga merotasi jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen Moh. Irhamni.
Irhamni kini ditugaskan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Sementara posisi yang kosong akan diisi oleh Komisaris Besar (Kombes) Bismo Teguh Prakoso yang menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Ini merupakan kali kesekian perpindahan tugas personel anggota Polri dilakukan oleh Suyudi.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo bersama Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Slamet Uliandi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang bermuatan informasi elektronik.
Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sedangkan Slamet belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang sakit.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara selama 8 tahun.
Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.