REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG, – Karang Taruna Kabupaten Bogor, Jawa Barat, resmi membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) pada Sabtu. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial yang kerap dihadapi warga.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, menyatakan bahwa LKBH merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Sekolah Advokasi yang telah melatih hampir 2.000 kader di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. "Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga," kata Heri di Cibinong.
Heri menjelaskan, Sekolah Advokasi Karang Taruna telah memberikan pembekalan kepada ribuan kader mengenai berbagai persoalan masyarakat. Cakupan materinya luas, mulai dari hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, Karang Taruna menghadirkan sejumlah praktisi untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para peserta agar mampu melakukan pendampingan terhadap masyarakat di wilayah masing-masing.
Program ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan menyelesaikan persoalan administratif maupun mengakses pelayanan publik akibat keterbatasan informasi. "Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," ujarnya.
Ia mencontohkan masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme mengakses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk kemudahan memperoleh layanan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Heri berharap kader Karang Taruna yang telah mengikuti pelatihan dapat membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan kesehatan maupun menyelesaikan berbagai kendala birokrasi. Selain persoalan kesehatan, para kader juga diharapkan mampu memberikan pendampingan awal terhadap persoalan pendidikan, hukum, serta perlindungan perempuan dan anak sebelum diteruskan kepada lembaga atau instansi yang berwenang.
Ia menegaskan, pembentukan LKBH menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Karang Taruna agar tidak hanya bergerak dalam kegiatan kepemudaan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penyelesaian persoalan sosial. "Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat," kata Heri.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.