Nasional

Kasasi Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditolak, KPK Segera Eksekusi

Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nurhadi mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Sekretaris Mahkamah Agung periode 2011-2016 tersebut divonis 5 tahun penjara karena dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 137,16 miliar dari berbagai pihak serta melakukan TPPU sebesar Rp 308,04 miliar.
Mantan Sekretaris MA Nurhadi (Foto: Ari Saputra/detikfoto)
Jakarta -

Kasasi yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, ditolak oleh MA. KPK pun segera melakukan eksekusi Nurhadi dengan pidana badan dan pembayaran uang pengganti.

"KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Budi menjelaskan, putusan ini membuktikan KPK telah menjalani proses yang taat hukum dalam penanganan perkara ini. Dia turut mengapresiasi putusan MA tersebut.

"Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan, telah dilakukan secara taat azas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," jelas Budi.

"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh saudara Nurhadi," imbuhnya.

Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan Nurhadi. Vonis Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap 5 tahun penjara.

"Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi Terdakwa," demikian tertulis dalam laman direktori putusan Mahkamah Agung seperti dilihat pada Jumat (13/11).

Putusan kasasi ini diketok pada Kamis (29/10) dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026. Putusan diketok oleh ketua majelis hakim Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.

Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Nurhadi. Nurhadi tetap divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan TPPU.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2026 yang dimintakan banding tersebut," demikian dikutip dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, Jumat (22/5).

Putusan banding ini diketok pada Rabu (20/5). Hakim banding memerintahkan Nurhadi tetap ditahan untuk menjalani hukuman tersebut.

"Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," bunyi putusan banding Nurhadi.

Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis 5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan. Hakim PN Tipikor Pusat juga menghukum Nurhadi membayar uang pengganti Rp 137.159.183.940 (Rp 137 miliar) subsider pidana penjara selama 3 tahun.