Komisi Pemberantasan Korupsi () segera mengeksekusi hukuman terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), , usai kasasi ditolak oleh MA dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/11).
Menurut Budi, putusan itu menunjukkan proses penegakan hukum yang berjalan, telah dilakukan secara taat azas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya.
"KPK memandang, penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi," katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Vonis Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap 5 tahun penjara.
"Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi terdakwa," dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, Senin.
Putusan kasasi itu diketok pada Kamis (29/10) dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026. Putusan diketok oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Nurhadi. Nurhadi tetap divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis 5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan. Hakim PN Tipikor Pusat juga menghukum Nurhadi membayar uang pengganti Rp 137.159.183.940 (Rp137 miliar) subsider pidana penjara selama 3 tahun.