Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menggagalkan upaya keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak menjadi di Rusia.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto mengatakan, hal ini bermula saat ada dua WNI yang tak disebutkan identitas dan asal daerahnya mengaku hendak bertolak ke Thailand melalui Singapura.
Keduanya akan berangkat dari Bandara Internasional Juanda Surabaya, Rabu (18/11).
"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama 10 hari," kata Agus, Kamis (19/11).
Agus mengatakan, petugas yang curiga pada keterangan perjalanan yang tidak sinkron serta riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026, kemudian menginterogasi kedua WNI itu.
Saat diperiksa lebih jauh, kedua WNI itu akhirnya mengaku ditawari pekerjaan dari media sosial Facebook untuk menjadi petugas keamanan atau security di Rusia.
Agus menyebut, saat didalami jejak digital keduanya, bukti percakapan dengan pihak perekrut mengarahkan keduanya ditengarai akan jadi tentara bayaran Rusia.
"Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," jelas Agus.
Merespons temuan tersebut, petugas langsung menjatuhkan sanksi penundaan keberangkatan atau Not OK to Board terhadap kedua WNI. Mereka kemudian diserahkan kepada Satgas PAM untuk diteruskan ke Polda Jawa Timur guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Agus mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar dari lowongan kerja luar negeri di media sosial. Ia meminta warga memastikan legalitas perusahaan, kejelasan jenis pekerjaan, hingga prosedur resmi penempatan sebelum berangkat.
"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa" katanya.
Merujuk Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, WNI otomatis dapat kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden terlebih dahulu.
"Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh masa depannya," ucapnya.
Ia menegaskan pengetatan pemeriksaan di pintu perlintasan negara merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya sekaligus menjaga kepentingan nasional.
"Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia," kata Agus.