Nasional

Kejagung Lanjutkan Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron di Luar Negeri

Kejagung Lanjutkan Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron di Luar Negeri
Jakarta, CNN Indonesia

Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait desakan agar saudagar minyak(MRC) disidang secara In Absentia dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah berupaya menghadirkan Riza Chalid yang berada di Luar Negeri untuk dilakukan persidangan secara in absentia.

"Namun demikian penyidik dan penuntut umum tetap memproses pidana dan penulusuran aset milik MRC serta terhadap para pelaku lainnya yang terlibat dengan MRC," ujarnya kepada wartawan, Minggu (22/11).

Anang menjelaskan dalam proses pengajuan sidang secara In Absentia juga terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi penyidik.

Mulai dari pengumuman dan penetapan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga pengajuan sebagai Red Notice kepada Interpol.

"Disamping itu juga mempertimbangkan fakta-fakta perisdangan termasuk pera pelaku dan saksi-saksi lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejagung agar segera menyidang Riza Chalid secara in absentia. MAKI juga melayangkan somasi terkait hal itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Dalam somasi yang diteken Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dia menyoroti Riza Chalid yang dinilai sebagai aktor intelektual dalam perkara periode 2018-2023 tersebut sudah masuk DPO sejak 19 Agustus 2025 usai tiga kali mangkir dari panggilan. Namun hingga lebih dari satu tahun berjalan, belum terlihat pelimpahan perkara ke pengadilan.

"Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid, di mana hal ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum tersangka Riza Chalid," ujar Boyamin.

Boyamin merujuk Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa perkara tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Boyamin juga menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada tahun 2023.

Diketahui Kejagung kembali menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Penetapan ini merupakan pengembangan setelah Riza menjadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Kejagung juga telah menyita total sembilan kendaraan mulai dari Mini Cooper, Toyota Alphard, tiga sedan Mercedes-Benz, hingga mobil BMW. Selain itu, penyidik juga turut menyita sejumlah uang tunai dengan pecahan dolar hingga rupiah.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka. Belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 dan Rp91,3 triliun dari kerugian perekonomian negara.