Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa Wali Kota (Walkot) Bekasi, Tri Adhianto terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan BUMD PT Migas Kota Bekasi. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna. Dia menyebut Tri Adhianto bakal diperiksa pada Selasa (17/11) dalam kapasitasnya sebagai saksi.
"Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik gedung bundar pagi sekitra jam 10-an," kata Anang kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, Kejagung tengah mengusut dugaan penyimpangan tata kelola BUMD Kota Bekasi terkait KSO bersama PT Pertamina EP periode 2009-2024. Perkara ini bermula dari pengelolaan sumur migas di Kota Bekasi yang kemudian menggandeng pihak swasta atau perusahaan asing.
Anang mengungkapkan pelaksanaan kerja sama tersebut terindikasi sarat pelanggaran mekanisme aturan dan perizinan.
"Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua," ujar Anang di Kejari Jaksel, Jumat (18/9).
"Syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan. Sehingga terjadi kerugian, yang harusnya ini (untung) malah kerugian, akhirnya defisit," imbuhnya.
Dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi ini ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah, yang berdampak pada anggaran daerah maupun Pertamina.
"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 2 triliunan," pungkas Anang.
Kejagung sendiri hingga saat ini belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut