Nasional

Kejagung proses hukum Riza Chalid meski buron di luar negeri

Kejagung proses hukum Riza Chalid meski buron di luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung tetap memproses perkara hukum pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, meskipun tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) tersebut berada di luar negeri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik dan penuntut umum telah berupaya menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri ke luar negeri untuk menjalani proses persidangan, termasuk melalui mekanisme in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan," kata Anang dalam pesan tertulis kepada awak media diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan meskipun para tersangka belum berhasil dihadirkan, penyidik dan penuntut umum tetap melanjutkan proses pidana serta penelusuran aset milik para tersangka.

Selain itu, Kejagung juga memproses perkara terhadap pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk perkara yang melibatkan anak Riza Chalid dan Nadiem Makarim beserta pihak lainnya.

Anang menyatakan perkara-perkara tersebut telah melalui proses persidangan dan saat ini berada dalam tahap upaya hukum.

Untuk mengajukan persidangan in absentia, terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi, termasuk pengumuman kepada tersangka, penetapan daftar pencarian orang (DPO), serta pengajuan red notice melalui Interpol.

"Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya," ujarnya.

Mengenai kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid, Kapuspenkum mengatakan ketentuan tersebut dimungkinkan dalam undang-undang, tetapi penerapannya harus memenuhi parameter dan persyaratan hukum.

"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya.

Ia menegaskan keputusan mengenai tuntutan pidana akan didasarkan pada hasil persidangan dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.

"Untuk penerapan tuntutan berdasarkan dari hasil di persidangan apakah memenuhi syarat dan kondisinya sesuai undang-undang dalam penerapan tuntutan mati," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menyatakan Kejagung membuka opsi tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Opsi tersebut dikaji tim jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan besarnya dampak perkara dugaan korupsi tata kelola bahan bakar minyak tersebut.