Ekonomi

Kejar Setoran Pajak Rp514 T, Siapa yang Jadi Sasaran Ekstra DJP?

Kejar Setoran Pajak Rp514 T, Siapa yang Jadi Sasaran Ekstra DJP?
Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah tengah berupaya mengejar kekurangan target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp514 triliun dalam sisa waktu dua bulan terakhir.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau baru 76,2 persen dari target.

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih membutuhkan tambahan Rp514 triliun untuk memenuhi outlook akhir tahun yang diproyeksikan mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 senilai Rp2.357,7 triliun.

"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11).

Guna memenuhi target tersebut, Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan bertumpu pada kelompok wajib pajak badan besar di sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.

Menurutnya, langkah paling realistis bagi DJP untuk menghimpun Rp514 triliun dalam waktu dua bulan adalah menggenjot tingkat penagihan dan pembayaran pajak (collection rate).

DJP dapat memprioritaskan wajib pajak yang sudah terdaftar dengan mencocokkan faktur, bukti potong, dan setoran untuk menemukan kewajiban yang belum dilaporkan atau dibayar penuh.

Sementara itu, proses mengidentifikasi dan mendaftarkan wajib pajak baru hingga menghasilkan setoran tak dapat menjadi opsi bagi DJP. Sebab, langkah ini membutuhkan waktu.

Meski demikian, perluasan basis pajak tetap penting dilakukan agar mampu memperkuat penerimaan secara berkelanjutan mengingat rasio perpajakan Indonesia saati ini masih sekitar 10 persen dari PDB.

"Untuk akhir tahun ini, ruang terbesar ada pada menutup celah kepatuhan tanpa menambah beban bagi wajib pajak yang sudah memenuhi kewajibannya," ujar Irman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman menilai upaya perluasan basis pajak dalam dua bulan ke depan dengan menyasar pelaku usaha yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap setoran jangka pendek.

Menurut dia, strategi paling realistis adalah menindak potensi kurang bayar wajib pajak yang sudah teridentifikasi. Sebab, menekan wajib pajak yang sudah patuh demi mengejar target justru berisiko mengikis kepatuhan sukarela.

Rizal memprediksi aktivitas pemeriksaan dan penagihan akan berlangsung jauh lebih intensif melalui pencocokan data sistem Coretax dengan data pihak ketiga.

"Untuk menambah setoran sebelum tutup tahun, DJP perlu mendahulukan penagihan utang pajak yang sudah jatuh tempo dan berpeluang dilunasi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, pemeriksaan baru pun harus difokuskan pada indikasi kurang bayar yang bernilai signifikan, mengingat rangkaian proses mulai dari temuan hingga realisasi pembayaran membutuhkan waktu.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan target setoran Rp514 triliun pada November-Desember 2026 ini meningkat sekitar 12 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu Rp458,6 triliun. Kenaikan tersebut memang menuntut percepatan signifikan menjelang penutupan tahun anggaran.

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar mengejar kepatuhan, bukan sekadar memperbesar tekanan pemeriksaan. Hal ini demi menjaga produktivitas dunia usaha.

Menurutnya, perusahaan besar perlu menghadapi pengawasan berbasis risiko dan bukti transaksi dengan memprioritaskan penghindaran pajak, transaksi tidak wajar, serta tunggakan terverifikasi.

Sementara itu, UMKM membutuhkan prosedur sederhana, kepastian aturan, dan perlindungan arus kas.

"Jangan memaksakan pembayaran pajak sebelum kewajiban tersebut benar-benar jatuh tempo," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga menyarankan agar restitusi yang sah dipercepat supaya modal kerja perusahaan tidak terkunci, serta mendorong pemanfaatan sistem Coretax untuk memperbaiki akurasi alih-alih memperbanyak sengketa administratif.

Syafruddin juga mendorong pemerintah merilis indikator pemeriksaan, penyelesaian keberatan, dan waktu pengembalian pajak guna memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah penagihan yang sewenang-wenang.

"Tekanan berlebihan dapat mengurangi produksi, konsumsi, dan penerimaan masa depan. Negara memperoleh pajak lebih kuat ketika wajib pajak mampu tumbuh," ujarnya.